• Beranda
  • Berita
  • Mentan: Kredit macet KUR sektor pertanian hanya 0,03 persen

Mentan: Kredit macet KUR sektor pertanian hanya 0,03 persen

29 September 2021 19:01 WIB
Mentan: Kredit macet KUR sektor pertanian hanya 0,03 persen
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni saat di areal tanaman jagung di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (29/9/2021). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan hingga kini penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian sudah mencapai Rp55 triliun sedangkan kredit macetnya sangat kecil karena hanya 0,03 persen.

"Kami tidak menggunakan APBN. Kebijakan Presiden menyediakan KUR itu luar biasa," ujarnya saat sambutan pada acara panen jagung nusantara di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dan panen serempak di seluruh wilayah Indonesia lainnya yang berlangsung secara virtual, Rabu.

Ia mengajak pemerintah daerah dapat menggunakan dana KUR agar usaha pertanian khususnya jagung terus berjalan semakin maju, tanam bersama-sama semaksimal mungkin.

Baca juga: Pasokan melimpah, Mentan panen jagung di Grobogan

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan Kabupaten Grobogan salah satu lumbung pangan Provinsi Jateng karena komoditas jagung perkiraan luas panen tahun 2021 mencapai 121.200 hektare dengan produksi 783.700 ton sehingga ketersediaan jagung di Grobogan siap memasok kebutuhan pakan ternak.

"Saya minta agar petani menikmati hasil panen, jangan impor Pak Menteri. Baru dengar ada impor saja harga langsung jatuh, mohon tidak ada impor jagung. Bisa dilihat di Desa Banjarsari ini dikelilingi tanaman jagung siap panen di bulan September 2021 sampai akhir tahun," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian karena capain jagung ini atas bantuan dari Kementerian Pertanian, mulai dari bantuan benih, pupuk dan bantuan sarana dan prasarana lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan aspirasi dari pemilik kios pupuk lengkap (KPL) agar ada evaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari data dan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Baca juga: Mentan pastikan pasokan jagung ke perusahaan pakan berjalan normal

Ia juga menyinggung soal sistem kuota dan penerbitan kartu tani, serta edc yang tidak lancar maupun administrasi yang dinilai rumit. Sehingga banyak KPL yang mengundurkan diri.

"Kami juga memohon tambahan kuota pupuk bersubsidi karena sudah memasuki musim tanam (MT) pertama, nantinya kami yang akan didatangi petani terkait hal itu," ujarnya. ***1***

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021