Pengamat: Bakamla perlu tingkatkan kemampuan jaga kedaulatan laut

6 Oktober 2021 13:59 WIB

Ilustrasi - cakupan Laut China Selatan. China secara sepihak mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan --yang berbatasan langsung dengan ZEE Indonesia dan perairan kedaulatan nasional-- sebagai perairan kedaulatan mereka berdasarkan pendekatan historis. Batas-batas klaim itu dinamakan "Nine Dashed Lines" yang koordinat persisnya tidak pernah mereka ungkap secara gamblang. ANTARA/www,beforeitnews.com.

Pengamat militer, Alman Helvas Ali, mengharapkan Badan Keamanan Laut dapat meningkatkan kemampuan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia guna menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Bakamla perlu meningkatkan perannya untuk kemampuan patroli di sana (ZEE Indonesia). Nanti, akan di-back up Angkatan Laut,” kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pendapat itu berkaitan penanganan konflik Laut China Selatan yang kembali memanas sehingga berpotensi ikut mengancam kedaulatan laut Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan cari solusi dengan kekerasan terkait LCS

Menurut dia, ancaman itu perlu ditanggapi sejak kapal Penjaga Pantai China terdeteksi keluar dari wilayah ZEE Indonesia, Laut Natuna Utara, Rabu (29/09).

Secara lebih lanjut, dia berpendapat eskalasi pengamanan kedaulatan laut Indonesia membutuhkan pendekatan yang komperehensif, tidak hanya memerlukan peran TNI AL dalam menangani konflik Laut China Selatan, melainkan juga ada peran Badan Keamanan Laut di dalamnya.

Ia bahkan menyebut peran utama justru menjadi milik Badan Keamanan Laut karena tidak terlepas dari tugasnya, yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau wilayah kewenangan berdasarkan hukum.

Baca juga: Akademisi: Sengketa Laut China Selatan bisa ganggu ketahanan pangan

Selain itu, juga berhubungan dengan salah satu fungsi Badan Keamanan Laut, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Meskipun begitu, menurut dia, untuk meningkatkan keamanan dan pencegahan terhadap imbas dari konflik Laut China Selatan, diperlukan anggaran operasional yang banyak. Anggaran itu dibutuhkan untuk memperkuat dukungan logisitik. Dukungan itu meliputi ketersediaan biaya operasional, seperti bahan bakar kapal patroli.

“Cuma masalahnya sekarang, kesiapan Bakamla menurun karena adanya Covid-19. Banyak anggaran yang dialihkan sehingga anggaran operasional mereka juga terbatas saat ini,” kata dia.

Dari keterangannya, dia menyimpulkan pandemi Covid-19 yang berlangsung menjadi masalah yang juga berimbas pada kesiapan Badan Keamanan Laut untuk mengamankan kedaulatan laut.

Baca juga: Kemenlu Malaysia panggil dubes untuk protes kapal China di ZEE