Pernyataan itu diungkapkan Chiu di depan parlemen beberapa hari setelah pesawat China terbang memasuki wilayah pertahanan Taiwan.
Dia mengatakan bahwa situasi saat ini "paling serius" sejak dirinya bergabung dengan militer dan bahwa ada risiko "salah sasaran" di sepanjang Selat Taiwan yang sensitif.
"Bagi saya sebagai orang militer, urgensinya di depan mata," katanya pada komite parlemen yang memeriksa anggaran militer khusus untuk pengembangan senjata buatan dalam negeri, seperti rudal dan kapal perang.
Ketegangan mencapai puncaknya setelah China, yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, berkali-kali menerbangkan pesawat militer di zona pertahanan udara Taiwan.
Selama empat hari sejak Jumat (1/10), Taiwan melaporkan hampir 150 pesawat angkatan udara China telah memasuki zona pertahanan udara mereka. Insiden terakhir dilaporkan pada Selasa (5/10).
Pemerintah teritori yang demokratis itu menyebut aksi China tersebut sebagai bagian dari pelecehan yang terus menerus dilakukan Beijing terhadap wilayahnya.
China mengatakan Taiwan harus diambil paksa jika diperlukan. Sebaliknya, Taiwan mengatakan mereka adalah negara merdeka dan akan membela kebebasan dan demokrasi.
Taiwan menyalahkan China atas ketegangan yang meningkat.
Baca juga: 38 pesawat China terobos wilayah udara Taiwan
Chiu mengatakan China telah memiliki kemampuan untuk menginvasi Taiwan dan kemampuan tersebut akan mencapai "skala penuh" pada 2025.
"Pada 2025, China akan menjadikan semua biaya dan tingkat gesekan (dalam konflik) berada di titik terendah. Mereka punya kapasitas sekarang, tapi tidak akan memulai perang dengan mudah karena mempertimbangkan banyak hal," kata Chiu.
Pemasok persenjataan utama Taiwan, Amerika Serikat, telah memastikan komitmen mereka yang "kokoh" kepada Taiwan. AS juga mengkritik China.
China menuding kebijakan AS yang mendukung Taiwan, dengan menjual senjata dan mengirim kapal perang ke Selat Taiwan, telah meningkatkan ketegangan.
Presiden AS Joe Biden pada Selasa mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping dan kedua pemimpin sepakat untuk mematuhi perjanjian menyangkut Taiwan.
Biden sepertinya merujuk pada kebijakan pemerintah AS yang sejak lama menerapkan "kebijakan satu China". Kebijakan tersebut secara resmi mengakui kedaulatan Beijing daripada Taipei.
Dia juga mengacu pada Undang-Undang Hubungan dengan Taiwan (Taiwan Relations Act) yang menegaskan bahwa keputusan AS untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China, bukan dengan Taiwan, disandarkan pada harapan bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan dengan cara-cara yang damai.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pesawat tempur China masuki zona pertahanan udara Taiwan
Baca juga: Taiwan kecam China atas ancaman terkait pakta perdagangan Pasifik
Topan Tembin ancam seluruh Taiwan
Pewarta: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
