Demikian dikatakan Gubernur Sulut pada pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Gabungan (Rakorwilgab) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wilayah Indonesia Timur bagian Tengah, Senin di Manado.
Mantan Irjen Depdagri itu mengatakan, untuk mempertahankan kemabruran haji maka seseorang tidak perlu berulang kali melakukan ibadah haji.
Cukup sekali dalam seumur hidupnya, sambil mengiringinya dengan upaya menjalankan seluruh perintah agama dan memelihara diri dari segala bentuk pelanggaran ajaran agama, kata dia.
"Saya meminta kepada seluruh pengurus dan anggota IPHI, berikanlah kesempatan kepada umat Islam lainnya untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima di tanah suci Mekkah. Tidak perlu harus berulang-ulang sampai dua atau tiga kali, sebab hukumnya hanyalah sunnah," katanya.
"Di sinilah letak pentingnya penyelenggaraan Rakowilgab IPHI untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh komponen IPHI dalam pemahaman kemabruran haji, disamping sebagai sarana evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai program yang telah dan akan dilakukan dalam berorganisasi," kata dia.
IPHI diharapkan menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator pembangunan dalam kompleksitas kehidupan berjamaah dan bermasyarakat secara utuh.
Menyinggung tentang daftar tunggu (waiting list) para calon jemaah haji, lanjut Sarundajang, sesuai informasi Kementerian Agama RI, kuota pemberangkatan haji setiap tahun sudah begitu panjang, bahkan di beberapa provinsi tertentu sudah berjangka hingga lima tahun ke depan baru bisa mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji.
Hal ini menunjukan animo dan minat kaum muslimin sangatlah besar, apabila para anggota IPHI diseluruh Indonesia berkerelaan dan mengikhlaskan porsi haji kepada yang belum pernah berhaji, maka itu memberikan peluang cukup besar bagi umat Islam lainnya untuk dapat menunaikan ibadah haji.
Ketua IPHI Sulut, HM Yusuf Otaluwa mengatakan Rakowilgab IPHI Indonesia Timur dihadiri Ketua Umum IPHI Pusat Mayjen (Purn) H. Kurdi Mustofa, para kepala Kementerian Agama (Kemenang) dari lima provinsi, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. (H013/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
