Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah serius mewujudkan komitmen nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat melalui peta jalan dengan menerapkan lima prinsip utama.Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci
"Pemerintah tengah menyusun peta jalan demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang. Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Dalam mencapai target nol emisi, pemerintah sedang menerapkan lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan carbon capture and storage (CCS).
"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.
Pada 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan presiden terkait energi baru terbarukan dan retirement coal.
Pemerintah menegaskan tidak ada tambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru kecuali yang telah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi.
Pada 2022 akan ada Undang-Undang tentang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk dua juta rumah tangga per tahun.
Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar atau smart grid dan smart meter akan hadir pada 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 2025.
Kemudian pada 2027, pemerintah akan memberhentikan impor gas alam cair dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030
Jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, mobil listrik sebanyak 2 juta dan 13 juta sepeda motor listrik, penyaluran bahan bakar gas 300 ribu, serta pemanfaatan dimetil eter dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini pada 2031, interkoneksi antarpulau mulai commercial operation date (COD) pada 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh per kapita, dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi surya, air, serta panas bumi.
Pada 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada pembangkit listrik tenaga diesel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita.
Lima tahun berikutnya pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama mulai beroperasi.
"Kami juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," pungkas Arifin.
Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita.
Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi pembangkit tenaga surya dan hidro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh persen kapita.
Baca juga: Kementerian ESDM tingkatkan peran swasta bangun infrastruktur listrik
Baca juga: Kementerian ESDM bentuk gugus tugas untuk target produksi migas 2030
Baca juga: Menteri ESDM: Sejarah baru, uji terbang Bandung-Jakarta pakai bioavtur
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
