"Bagi masyarakat yang sudah menemukan rumah sesuai selera kami juga menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA)," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Sabtu, usai membuka kegiatan pameran.
Pameran yang diberi nama "BTN Property Expo 2011" saat pembukaan dihadiri Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa serta dihadiri sejumlah pengembang.
Animo masyarakat yang ingin membeli rumah cukup besar, pameran yang dibuka pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB tidak pernah sepi pengunjung.
"Kami mendatangkan 83 pengembang perumahan dalam pameran ini, sebanyak 30 proyek rumah yang mereka bangun dilengkapi dengan fasilitas subsidi bunga bagi masyarakat yang berminat," kata Direktur BTN Irman A. Zahirudin.
Irman mengatakan, BTN dipercaya pemerintah untuk mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit murah bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Mungkin fasilitas bunga murah ini yang menjadi daya tarik masyarakat, mengingat untuk bunga KPR/ KPA melalui FLPP ditawarkan hanya 8,15 sampai 8,5 persen saja, jauh di bawah bunga pasar yang rata-rata masih di atas 11 persen," ujar dia.
Direktur BTN Purwadi mengatakan, BTN memberikan dukungan kepada pengembang yang membangun rumah murah untuk mengikuti pameran, tujuan agar dapat menggandeng masyarakat berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah.
Purwadi mengatakan, tujuan diselenggarakan pameran selama sembilan hari (5 - 13 Februari 2011) dalam rangka menggerakan sektor perumahan terutama untuk rumah murah.
Bahkan dalam pameran tersebut BTN menawarkan bunga hanya 6,1 persen untuk tahun pertama, uang muka minimal 10 persen, bebas biaya administrasi dan provisi 0,5 persen, serta sudah diikutkan premi asuransi 61 persen dari premi normal.
Rumah yang ditawarkan mulai dari unit apartemen di pusat kota Jakarta, maupun rumah di kawasan Bekasi, Karawang, Tangerang, Karawaci, dan lain sebagainya.
Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyambut baik kegiatan pameran ini, karena memudahkan masyarakat berpendapatan rendah untuk membeli rumah yang layak sesuai kemampuan mereka.
Suharso mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pada sisi pasokan, setelah berhasil pada sisi permintaan melalui FLPP.
"Salah satunya mematok harga konstruksi rumah layak Rp9 juta, kebijakan ini akan dikawal melalui Izin Mendirikan Bangunan," ujar dia.
Menpera mengatakan, harga konstruksi sebesar itu sudah mendapat rekomendasi dari ITB untuk kekuatan struktur, tinggal menambah komponen lain seperti harga tanah.
Bahkan, ujar dia, pemerintah tengah mempersiapkan rumah dengan harga Rp3 juta dilengkapi satu kamar saja, ditujukan untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan seperti di NTT. (G001/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
