Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memastikan keamanan data pribadi masyarakat terkait rencana integrasi nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Dia menilai integrasi NIK dan NPWP seperti diamanahkan dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan sehingga memerlukan pengamanan memadai agar masyarakat tidak dirugikan.
"Integrasi NIK dan NPWP adalah terobosan bagus. Namun yang perlu diingat adalah soal keamanannya, pemerintah tentu saja harus memastikan keamanan data penduduk," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Muhaimin minta pemerintah hapus aplikasi "pinjol" ilegal
Dia menilai kerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas dan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara sehingga keamanan data wajib dipenuhi negara.
Muhaimin meminta pemerintah menjadikan kasus bobolnya data penduduk yang sudah terjadi sebelumnya bisa dijadikan pelajaran betapa pentingnya keamanan data penduduk.
Baca juga: Muhaimin optimis PKB masuk dua besar di Pemilu 2024
"Contoh kasusnya sudah banyak, aplikasi yang berkaitan dengan COVID-19 bisa dijadikan pelajaran oleh pemerintah bahwa keamanan data itu sangat penting. Kalau perlu keamanannya berlapis saja," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan dirinya bukan tidak sepakat dilakukannya integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Namun menurut dia, penerapan "single identity number" di Indonesia membutuhkan usaha yang keras dan komprehensif.
Baca juga: Wakil Ketua DPR: TNI garda depan penjaga kedaulatan NKRI
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
