Sebagai gantinya, ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar untuk hadir dalam pertemuan puncak tersebut.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang telah dilarang oleh militer, mengatakan bahwa tokoh non-politik tidak boleh dari perwakilan militer yang menyamar.
"ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta mereka menerima kami sebagai perwakilan yang tepat," kata juru bicara NUG Dr. Sasa pada Senin.
ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar dalam KTT mendatang karena kegagalan militer Myanmar untuk menyelesaikan krisis yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih negara itu.
Baca juga: ASEAN sepakat tidak undang pemimpin junta Myanmar di KTT
Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun ini merilis pernyataan yang berisi lambatnya kemajuan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.
Konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN termasuk pihak junta pada April lalu, bertujuan untuk membantu mengembalikan perdamaian di Myanmar.
Di lain pihak, juru bicara pemerintah militer Myanmar menuding adanya "intervensi asing" atas keputusan yang disebutnya bertentangan dengan tujuan ASEAN, Piagam ASEAN, dan prinsip-prinsipnya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi.
Sejak itu, ribuan penentang junta telah ditangkap termasuk pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.
Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis yang melacak penangkapan dan pembunuhan tersebut.
Sumber: Reuters
Baca juga: Junta Myanmar tuding adanya intervensi asing atas keputusan ASEAN
Baca juga: Malaysia tidak ingin pemimpin junta Myanmar hadiri KTT ASEAN
Baca juga: Militer Myanmar tak akan izinkan utusan ASEAN temui Aung San Suu Kyi
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
