Tak lama setelah penguasa militer in Aung Hlaing berpidato pada Senin, stasiun TV pemerintah mengumumkan bahwa lebih dari 5.600 orang yang ditangkap atau dikejar karena peran mereka dalam protes antikudeta akan dibebaskan melalui amnesti atas dasar kemanusiaan.
Pembebasan itu digambarkan oleh sejumlah kalangan sebagai taktik militer berkuasa untuk membangun kembali reputasi internasional mereka setelah ASEAN menempuh langkah yang langka mereka ambil, yaitu tidak menyertakan pimpinan junta pada KTT ASEAN.
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tom Andrews via Twitter menyambut baik pembebasan tersebut, namun mengatakan penahanan tersebut dari awal merupakan tindakan yang "keterlaluan".
"Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena tergugah hatinya, tetapi karena tekanan," katanya.
Sejak melakukan kudeta pada Februari, junta sudah beberapa kali membebaskan tahanan.
ASEAN memutuskan untuk mengundang perwakilan non-politik ke KTT ASEAN pada 26-28 Oktober.
Keputusan kelompok negara-negara Asia Tenggara itu merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pimpinan militer yang berada di balik kudeta pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Baca juga: ASEAN sepakat tidak undang pemimpin junta Myanmar di KTT
"Mereka hari ini datang menemui saya dan mengatakan akan memulangkan saya, itu saja," kata Monywa Aung Shin, juru bicara partai kepada media setempat Democratic Voice of Burma pada Senin (18/10) dalam perjalanan pulang dari penjara.
Monywa Aung Shin ditangkap pada 1 Februari dan menghabiskan delapan bulan di penjara.
Juru bicara lapas Myanmar dan juru bicara junta belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Sejumlah tahanan politik lainnya, seperti anggota parlemen dan wartawan, dibebaskan pada Senin di kota-kota lain, termasuk Mandalay, Lashio, Meiktila dan Myeik.
Akan tetapi, 11 dari 38 orang yang dibebaskan dari penjara Meiktila di Myanmar tengah dijebloskan kembali ke penjara, menurut media lokal Democratic Voice of Burma.
Reuters belum dapat memverifikasi informasi tersebut secara independen.
Situasi di Myanmar menjadi rusuh semenjak kudeta, yang merusak demokrasi dan reformasi ekonomi yang sebelumnya telah berjalan selama satu dekade.
Pasukan keamanan menewaskan lebih dari 1.100 orang, menurut para pegiat dan PBB.
Pasukan juga menangkap 9.000 orang lebih termasuk Suu Kyi, menurut kelompok pembela HAM Assistance Association for Political Prisoners yang mendokumentasikan pembunuhan dan penangkapan tersebut.
Sumber: Reuters
Baca juga: Junta Myanmar tuding adanya intervensi asing atas keputusan ASEAN
Baca juga: Militer Myanmar tak akan izinkan utusan ASEAN temui Aung San Suu Kyi
Presiden Jokowi minta militer Myanmar penuhi komitmen
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
