“Ikhtiar yang menjadi setting di Kemenkeu terkait transformasi dan pelayanan publik yang inklusif dan modern. Bagaimana kita bisa mendukung transformasi di bidang kesehatan,” katanya dalam acara Festival Transformasi Kemenkeu di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan transformasi pelayanan publik menjadi lebih modern dan inklusif khususnya di bidang kesehatan akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik bahkan dapat berkontribusi secara global dalam menangani COVID-19.
Ia menegaskan upaya ini harus dilakukan mengingat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun telah menimbulkan konsekuensi luar biasa baik dari sisi masyarakat, dunia usaha, kesehatan, ekonomi, sosial serta keuangan negara.
Baca juga: Kemenkeu: APBN 2022 akan antisipatif dan responsif hadapi endemi
Pendapatan negara turun seiring perekonomian masyarakat yang tertekan sehingga pemerintah harus menggunakan uang negara untuk menangani kesehatan, sosial, usaha, dan menjaga momentum pemulihan serta pembangunan yang tetap harus berjalan.
Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani, transformasi pelayanan publik menuju ke arah yang modern dan inklusif ini setidaknya dapat mendorong percepatan serta akselerasi program vaksinasi.
Pemerintah sendiri menginginkan vaksinasi COVID-19 mampu menjangkau sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan normal kembali.
“Vaksinasi harus diteruskan karena kita belum mencapai 40 persen dan kita ingin mencapai 70 persen dari penduduk kita. Kita harus tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dalam fenomena endemi,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani tekankan transisi hijau dalam tangani perubahan iklim
Baca juga: Sri Mulyani bertemu Menkeu AS bahas pendanaan pandemi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021
