Menlu Malaysia: ASEAN tak undang junta Myanmar ke KTT bukan hukuman

Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan langkah untuk menjaga integritas dan kredibilitas para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyebut bahwa keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk tak melibatkan pimpinan junta Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pada 26-28 Oktober bukanlah bentuk hukuman.

“Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan langkah untuk menjaga integritas dan kredibilitas para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN yang telah melalui proses panjang untuk mencapai konsensus berisi lima poin pada April lalu,” kata Menlu Saifuddin Abdullah dalam acara dialog yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), dipantau dari Jakarta, Rabu.

Dikutip dari laporan Reuters sebelumnya, para menlu ASEAN memutuskan untuk tak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT akhir Oktober nanti dalam pertemuan khusus pada Jumat (15/10), saat mereka membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian untuk mengakhiri krisis berdarah yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari lalu.

Baca juga: ASEAN sepakat tidak undang pemimpin junta Myanmar di KTT

Menurut Abdullah, keputusan itu diambil juga sebagai bentuk keadilan bagi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, yang telah melakukan berbagai upaya yang dapat diambil guna menjalankan mandatnya.

“Kami sangat kecewa karena di satu sisi, Myanmar sangat terlambat dalam memfasilitasi kunjungan Erywan ke Myanmar, bahkan mendekati kunjungannya mereka menambahkan persyaratan baru untuk Erywan,” katanya.

Dari awal, lanjutnya, Malaysia telah sangat tegas dalam menyatakan bahwa utusan khusus ASEAN harus diizinkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang digulingkan dan kini berada di penjara atas berbagai tuduhan kejahatan.

Baca juga: Menlu RI: Myanmar tidak harus kirim perwakilan politik di KTT ASEAN

Namun, junta Myanmar mengatakan tak akan memberikan izin untuk pertemuan tersebut.

Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta menjadi langkah bersejarah bagi ASEAN, yang memiliki kebijakan untuk tak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain dalam merespons isu Myanmar.

Meski demikian, menlu Malaysia mengatakan bahwa dalam konteks ini, Myanmar tidak bekerja sama dengan ASEAN untuk memenuhi kewajibannya sebagai koalisi dari berbagai negara. Oleh karena itu, para anggota ASEAN lainnya mengambil keputusan untuk tak melibatkan pimpinan junta Myanmar dalam KTT.

“Jika tidak, orang-orang akan mempertanyakan kita, kredibilitas kita dipertaruhkan dan akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN bahwa utusan khususnya diperlakukan demikian. Saya rasa sudah sepantasnya keputusan ini diambil,” paparnya.

Baca juga: DPR dukung ASEAN tidak undang junta Myanmar ke KTT
Baca juga: Junta Myanmar tuding adanya intervensi asing atas keputusan ASEAN