"Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Mulyanto menjelaskan peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Mulyanto mengistilahkan terjadinya “kencing” solar di tengah jalan.
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah tingkatkan pengawasan distribusi BBM
"Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," ujarnya.
Seperti diketahui bahwa sepekan ini banyak daerah mulai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
Mulyanto meminta pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM tersebut, misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
Baca juga: Anggota DPR: Tiga tantangan besar dihadapi BRIN
"Dengan sistem audit ini akan semakin jelas bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital," kata Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM.
Mulyanto berharap pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele terhadap kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah terbitkan Inpres Elektrifikasi Listrik
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
