"Digitalisasi ekonomi dan keuangan terbukti penting untuk akselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Transaksi ekonomi digital tumbuh sangat tinggi, didukung dengan layanan sistem pembayaran yang begitu mudah, serta perubahan preferensi masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi secara online," kata Perry dalam jumpa pers daring, Kamis.
Perry memaparkan, nilai transaksi e-commerce dan uang elektronik pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh tinggi, dengan masing-masing berada di angka 48,4 persen dan 35,7 persen. Pun dengan transaksi ekonomi dan keuangan secara digital yang difasilitasi oleh perbankan diperkirakan tumbuh sebesar 30,1 persen.
"Ini membanggakan dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, ini adalah salah satu sumbangan kita bagi ekonomi kerakyatan," kata Perry.
Lebih lanjut, ia mengatakan BI mempunyai komitmen dalam transformasi digitalisasi sistem pembayaran guna mengakselerasi dan mengintegrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.
Perry melanjutkan, berbagai program sudah dilakukan oleh BI sejak 2019, bersama koordinasi dan sinergi dengan perbankan dan industri sistem pembayaran.
Seiring berjalannya waktu, upaya itu membuahkan hasil dan mengalami kemajuan yang ia nilai cepat. Mulai dari QRIS yang disambut oleh pengguna dan penjual, lalu sebanyak 11,4 juta merchant UMKM juga telah tersambung dalam platform digital.
"Ini adalah bukti ekonomi dan keuangan digital melayani kebutuhan rakyat, memajukan ekonomi kerakyatan," kata Perry.
Selain itu, pada 17 Agustus lalu, BI bersama pelaku perbankan dan industri sistem pembayaran meluncurkan satu bahasa layanan koneksi pembayran dari bank, teknologi finansial (fintech) dan e-commerce menggunakan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang mempermudah, mempercepat, memperluas layanan pembayaran secara end-to-end, terintegrasi dan nasional.
BI juga dalam waktu dekat akan meluncurkan sarana infrastruktur pembayaran BI FAST, yang merupakan sistem pembayaran retail.
Perry menambahkan, BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan.
"Misalnya, uji coba digitalisasi, optimalisasi dan percepatan bantuan sosial bersama-sama K/L terkait, perbankan, dan industri sistem pembayaran kami terus lakukan," kata Perry.
"Demikian juga elektronifikasi transaksi keuangan daerah untuk mempercepat penerimaan dan pengeluaran, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan," tambahnya.
Baca juga: Peningkatan kemampuan digital UMKM percepat digitalisasi nasional
Baca juga: Perluasan digitalisasi di daerah dorong inklusi keuangan
Baca juga: Borong tawarkan digitalisasi sistem distribusi
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021
