Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan biaya pengadaan vaksin COVID-19 telah mencapai Rp21,1 triliun untuk 107,3 juta dosis sejak Januari hingga September 2021.Untuk vaksin sudah diberikan kepada pengadaan 91,1 juta dosis pertama dan 51,1 juta dosis kedua
"Untuk vaksin sudah diberikan kepada pengadaan 91,1 juta dosis pertama dan 51,1 juta dosis kedua," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Oktober 2021 secara daring di Jakarta, Senin.
Selain itu, ia mengatakan biaya perawatan pasien COVID-19 per September 2021 telah mencapai Rp33,6 triliun untuk 511,7 ribu pasien.
Dengan demikian, belanja barang kementerian/lembaga sampai dengan akhir triwulan III-2021 didominasi oleh Kementerian Kesehatan yang sudah membelanjakan Rp78,8 triliun, jauh lebih besar dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp18,5 triliun, atau naik 326,6 persen (year-on-year/yoy).
Di sisi lain, Bendahara Negara menyampaikan belanja barang kementerian/lembaga lainnya yang langsung dirasakan masyarakat adalah bantuan untuk 12,7 juta usaha mikro senilai Rp15,2 triliun.
"Terdapat pula, bantuan operasi sekolah (BOS) senilai Rp8,3 triliun untuk 7,7 juta para siswa yang ada di bawah Kementerian Agama," tambahnya.
Kemudian, manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat dari belanja barang kementerian/lembaga adalah dari volume penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 69,4 juta kilometer yang bernilai Rp35,7 triliun.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja barang kementerian/lembaga tumbuh 42,4 persen (yoy) pada September 2021, melonjak tinggi dibandingkan pertumbuhan di Septemebr 2020 yakni 9,1 persen (yoy).
Baca juga: Menkeu cadangkan anggaran pengadaan vaksin hingga Rp36 triliun
Baca juga: Kemenkeu paparkan sistem pengawasan anggaran vaksinasi
Baca juga: Kemenhub realokasi anggaran Rp12,44 triliun untuk beli vaksin COVID-19
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
