Fraksi PSI DPRD pertanyakan kecukupan anggaran untuk atasi kebakaran

29 Oktober 2021 19:57 WIB

Petugas berusaha memadamkan api yang membakar Pasar Swalayan di kawasan CIlandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kecukupan anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengingat tingginya kasus kebakaran hingga 1.224 kasus selama 2021.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta di Bogor, Jumat, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu lebih serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta.

Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan, misalnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini.

Pihak eksekutif, kata dia, selalu menjawab kegiatan untuk penanganan kebakaran sudah dianggarkan. "Masalahnya bukan pada ada-tidaknya anggaran, tapi cukup-tidaknya anggaran tersebut dan efektif-tidaknya anggaran tersebut mengurangi bencana kebakaran di Jakarta," kata Idris.

Idris menyebutkan, Dinas Gulkarmat mendapat anggaran sebesar Rp131 miliar pada APBD 2022 di luar biaya internet, listrik dan gaji pegawai.

Meski demikian PSI menilai tingginya kasus kebakaran di Jakarta sepanjang 2021 Januari-Oktober dengan 1.224 kasus kebakaran di seluruh Jakarta merupakan fenomena luar biasa.

Baca juga: Suhu panas di Jakarta belum bisa dipastikan pengaruhi jumlah kebakaran
Baca juga: Kebakaran Swalayan Cahaya diduga akibat arus pendek listrik

Ini fenomena di tengah pandemi yang menyedihkan. Kebakaran menjadi kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang.

"Ada 1.000 lebih kasus kebakaran di Jakarta. Ini menjadi catatan penting," ujar Idris.

Idris mengingatkan Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan penyelesaian bencana kebakaran dengan sangat matang dan jangan cepat berpuas dalam penanganan kebakaran saat ini.

Idris juga telah menugaskan masing-masing anggota legislatif Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk memperjuangkan kecukupan anggaran serta program prioritas penanganan kebakaran.

Yakni, penambahan pos pemadam kebakaran di 27 kelurahan rawan kebakaran di Jakarta yang belum mempunyai pos damkar, penyediaan APAR, hidran kering di wilayah, edukasi dan sosialisasi dan kegiatan pemantauan instalasi listrik pemukiman.

"Tingkat kasus kebakaran di Jakarta harus bisa ditekan, bahkan dicegah agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta yang merugikan warga Jakarta," katanya.