Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, mengatakan pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan berbahai kebijakan afirmasi.
"Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan terkait dalam inpres maupun undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI, untuk menjadikan Papua aman dan sejahtera," kata dia, saat memimpin rapat tentang Papua di rumah dinasnya, di Jakarta, Senin.
Baca juga: MPR: Kebijakan pemerintah ke Papua sudah baik meski perlu ditingkatkan
Sejak beberapa hari lalu Presiden Jokowi berada di luar negeri untuk lawatan resmi ke Italia, Skotlandia, dan Uni Emirat Arab.
Ma'ruf juga mengatakan pemerintah telah menangani sebaik-baiknya fungsi konstitusional untuk pembangunan Papua dan Papua Barat.
Terkait kondisi keamanan di Papua, dia mengatakan situasi setempat sudah dalam keadaan aman, terlebih lagi dengan adanya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kejati Papua Barat menahan mantan Ketua Partai Perindo Papua Barat
"Pada saat ini, situasi di Papua sudah dalam keadaan aman, terkendali dan kondusiif. Acara PON XX kemarin juga berlangsung dengan sukses dan Papernas (Pekan Paralimpiade Nasional) XVI yang akan dimulai 5 (November) juga akan berlangsung aman dan terkendali," jelasnya.
Untuk kondisi kondisi keamanan lebih lanjut, dia meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, untuk berkoordinasi dengan baik bersama TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara.
Baca juga: Jayawijaya merasakan peningkatan kebijakan selama kepemimpinan Jokowi
"TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan pengegakan hukum dan keamanan," katanya.
Sementara terkait kondisi pengungsi di Papua, dia meminta Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, untuk saling berkoordinasi.
"Kami menugaskan menteri sosial da menteri kesehatan untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi dengan sebaik-baiknya, mengenai kesehatan, sosial dan dapur umumnya. Kemensos dan Kemenkes harus segera mengambil langkah," ujar dia.
Baca juga: Wapres pimpin rakor pembangunan dan penanggulangan kemiskinan Papua
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
