PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengakui Bank Pembangunan Daerah masih kesulitan untuk menyalurkan kredit perumahan karena masih berfokus pada pembiayaan terkait aparatur sipil negara.
“Butuh waktu bagi bank daerah untuk mengubah culture supaya lebih aktif menyalurkan KPR. Kita sudah latih, kasih bimbingan, jujur itu harusnya bisa lebih bagus lagi,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo saat bincang santai bersama awak media di Pekanbaru, Riau, Selasa.
Ananta menyampaikan kendati kinerja bank daerah dalam penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Subsidi belum memuaskan, namun SMF tidak akan menyerah dan akan terus mencari strategi agar bank daerah bisa terlibat aktif dalam penyaluran KPR.
“Kita ingin bank daerah itu punya peran dalam penyaluran KPR karena yang paling tahu daerahnya kan mereka. Cuma memang perlu didukung dari pemegang saham,” katanya.
Berdasakan pemetaan SMF, lanjutnya, penyebaran KPR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal permintaan akan KPR cukup tinggi di Sumatera terutama di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Begitu juga dengan BPD yang menyalurkan KPR, masih didominasi oleh BPD di Jawa seperti Bank BJB dan Bank Jatim. Oleh karena itu, SMF senantiasa mendorong BPD agar lebih giat menyalurkan KPR.
“Bank Daerah juga menyampaikan, kalau mereka biayai KPR tapi tidak pegang supply tidak ada developer jadinya susah. Nah, itu kita melalui perluasan mandat juga membiayai kredit konsumsi. Jadi BPD membiayai KPR, membiayai developer juga,” jelas Ananta.
Pada kesempatan yang sama Direktur SMF Heliantopo menyampaikan bahwa beberapa bank daerah masih membutuhkan waktu untuk beralih fokus ke pembiayaan KPR dikarenakan proses penyaluran KPR cenderung lebih panjang dan non performing loan juga lebih tinggi.
“Selama ini major player-nya kan ASN. Ada kekhawatiran juga beberapa BPD, NPLnya tinggai jadi mereka tidak mengajukan portofolio baru,” ungkap dia.
Adapun dari awal 2021 hingga Oktober 2021, SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp3,856 triliun untuk membangun 106.014 unit rumah.
Terhitung sejak Agustus 2018 hingga saat ini Perseroan telah berhasil merealisiasikan penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp8,270 triliun untuk 239.082 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk bank penyalur masih didominasi oleh Bank Tabungan Negara
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
