"Keberhasilan dan kepercayaan yang telah terbangun di publik seharusnya jangan dipolitisasi dengan isu-isu tentang bisnis PCR. Apalagi, mengaitkan pihak-pihak yang secara kewenangan bukan menjadi otoritasnya," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Seperti diketahui, saat ini berkembang isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua Menteri di Kabinet Jokowi. Tudingan itu secara langsung mengarah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca juga: Kementerian BUMN bantah Erick Thohir terlibat bisnis tes PCR
"Isu tersebut sebenarnya merupakan narasi yang sengaja dibangun agar menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah," kata dia.
Lagi pula, kata Muchlas, harga PCR sudah diturunkan atas instruksi Presiden Jokowi sehingga menjadi bukti bahwa kewajiban PCR bukanlah untuk kepentingan bisnis melainkan demi menyelamatkan masyarakat.
Oleh karena itu, jika memang punya niat baik dan benar-benar memperjuangkan prinsip transparansi, maka sebaiknya dorong Kementerian Kesehatan untuk membuka kebijakan terkait pengadaan dan harga PCR.
Baca juga: Diisukan terlibat bisnis PCR, Luhut pastikan tak ada maksud bisnis
"Bukan malah membangun narasi yang akan mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah," ujarnya.
Ia mengingatkan keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk dunia internasional.
Sebagai contoh, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat yang kini menurunkan level COVID-19 untuk Indonesia. Berkat pengendalian COVID-19 yang baik, CDC memberikan Indonesia level 1 atau rendah untuk penularan virus tersebut.
"Atas keberhasilan itu, kita menyayangkan jika saat ini malah berkembang narasi-narasi yang justru mengeliminasi keberhasilan tersebut," ujarnya.
Baca juga: YLKI: Syarat PCR penumpang pesawat diskriminatif
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
