"Myanmar kami bersependapat dengan Bapak Presiden, yaitu isu Myanmar perlu kita selesaikan. Malaysia juga sama pandangan tentang Myanmar dengan pihak pemerintah Indonesia," kata Yaakob saat menyampaikan pernyataan pers bersama dengan Jokowi, di Istana Bogor, Rabu.
Pemerintah Myanmar saat ini dikuasai junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing sejak kudeta pada Februari 2021. Selain itu terjadi pertempuran antara militer Myanmar dan milisi, di antaranya Pasukan Pertahanan Chin di negara bagian China dan Pasukan Pertahanan Rakyat di wilayah Magway dan Sagaing sehingga setidaknya lebih dari 3 juta warga Myanmar membutuhkan bantuan.
Baca juga: PM Malaysia harap ada daftar budaya bersama dengan Indonesia
Sementara ASEAN selama ini sepakat tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing.
"Kita punya pandangan bersama dan bertindak bersama untuk menyelesaikan isu Myanmar. Saya maklumkan ke Bapak Presiden, Malaysia amat terkesan karena kegawatan di Myanmar akan menambah pelarian atau refugee Rohingya ke Malaysia," kata Yakoob.
Saat ini di Malaysia, menurut dia, setidaknya ada sekitar 200.000 pengungsi etnis Rohingya. "Jadi penyelesaian di Myanmar tentu akan mengurangkan pelarian Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan datang ke Malaysia," kata dia.
Baca juga: Malaysia berharap dilibatkan Indonesia dalam pembangunan di Kalimantan
Myanmar diketahui sedang menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) terkait operasi militer sarat kekerasan terhadap Rohingya yang memaksa lebih dari 730.000 warga Rohingya --etnis minoritas di negara itu-- mengungsi ke Bangladesh.
Militer Myanmar sudah menyangkal tuduhan genosida tersebut dan menegaskan tentaranya secara sah menargetkan militan-militan yang menyerang pos-pos polisi.
Baca juga: Malaysia sejalan isu Laut China Selatan diselesaikan secara diplomatik
Isu lain yang dibahas oleh kedua kepala pemerintahan adalah mengenai Laut China Selatan. "Kami juga bersependapat segala isu Laut China Selatan perlu diselesaikan secara diplomatik dan menghormati undang-undang antar bangsa terutamanya UNCLOS, yaitu undang-undang antarbangsa yang berkaitan dengan laut terutama yang melibatkan Laut China Selatan," kata dia.
Baca juga: Pertemuan Presiden Jokowi-PM Malaysia Dato Sri Ismail bahas empat hal
Ia juga mengundang Jokowi untuk melakukan lawatan resmi ke Malaysia pada masa pemerintahannya. "Saya sekali lagi mengundang Bapak Presiden untuk ke Malaysia. Saya pahamkan Bapak sudah dua kali ke Malaysia, saya mengudang secara resmi kita akan menerima Bapak Presiden ke Malaysia," kata dia.
Kunjungan dia ke Indonesia adalah lawatan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 21 Agustus 2021. Ia menggantikan PM sebelumnya, Muhyiddin Yassin, yang turun pada 2021 ini. Pada awal 2020 mantan PM Malaysia, Mahathir Muhammad, juga pernah berkunjung ke Indonesia.
Baca juga: PM Ismail jamin tenaga kerja RI di Malaysia dijaga sebaik mungkin
Pewarta: Desca L Natalia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
