Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung program Rumah Sakit Tanpa Dinding yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.Adanya pembinaan bagi kader-kader kesehatan
"Visi misi Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang mana beliau di periode kali ini mencanangkan layanan kesehatan atau sistem rumah sakit tanpa dinding, artinya akses masyarakat seluas-luasnya harus diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya provinsi. Jadi bahasa rumah sakit apalagi provinsi itu tidak boleh menolak pasien," kata Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Ia mengatakan hal itu saat Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) "Bangkit Bersama Melawan Pandemi" yang diselenggarakan Komisi E DPRD Jateng bekerja sama dengan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto di Aula Serayu, RSMS Purwokerto.
"Melalui FGD kali ini, harapannya nanti banyak masukan, banyak pertimbangan, dan juga perbaikan-perbaikan," katanya.
Dalam diskusi yang dipandu Direktur RSMS Purwokerto Tri Kuncoro serta diikuti 40 kader desa binaan RSMS yang meliputi Desa Karangnanas dan Desa Kedungwringin itu diisi paparan yang disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng berupa Profil RSMS, Program Unggulan RSMS, Sistem Rujukan BPJS Kesehatan, dan Upaya Preventif Kesehatan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan.
Baca juga: Presiden apresiasi dukungan "rumah sakit tanpa dinding"
Baca juga: Ganjar minta rumah sakit antisipasi lonjakan pasien COVID-19
Saat memberi tanggapan, Kepala Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Kuswanto mengatakan jumlah penduduk di desanya saat sekarang sudah mendekati angka 11.000 jiwa.
"Mayoritas penduduk kami merupakan warga tidak mampu. Kami juga mengharapkan adanya pembinaan bagi kader-kader kesehatan di Desa Karangnanas, misalnya bagaimana cara menggunakan alat tes gula darah," katanya.
Lain halnya dengan Kepala Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Parminah mengharapkan adanya pembinaan bagi warganya yang selama ini belum memiliki jamban keluarga.
"Hingga saat ini, masih ada warga kami yang belum memiliki jamban keluarga, pembuangannya itu langsung ke sungai," katanya.
Saat ditemui usai diskusi, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan FGD tersebut ditujukan untuk mempertemukan rumah sakit dengan masyarakat secara langsung.
"Gubernur punya visi misi, yaitu rumah sakit tanpa dinding yang mana secara umum kan rumah sakit itu di tengah kota, jangkuan untuk sampai ke desa-desa itu kan sangat jauh. Artinya fasilitas kesehatan enggak mungkin bisa sampai menjangkau (desa)," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan adanya upaya untuk menarik minat masyarakat dalam memahami masalah kesehatan, salah satunya melalui program desa dampingan dari rumah sakit tersendiri.
Menurut dia, hal itu untuk mengkolaborasikan fasilitas kesehatan rumah sakit milik provinsi dengan masyarakat secara langsung.
"Ini akan terus (dilakukan) melalui perbaikan-perbaikan yang ada, koreksi, dan sebagainya selain yang sudah dilakukan oleh RSMS ke desa dampingan, dari deteksi dini dan sebagainya," kata Abdul Hamid.
Selain di Aula Serayu, diskusi serupa juga digelar di Aula Direktur RSMS Purwokerto dengan dipandu Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Yunita Dyah Suminar yang diikuti 20 kader dari Desa Karangnanas dan Desa Kedungwringin.
Pelaksanaan diskusi yang dibagi menjadi dua ruangan tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Baca juga: Ganjar beri tenggat waktu kepada tujuh daerah tingkatkan vaksinasi
Baca juga: Pemprov Jateng data semua vaksin COVID-19 yang kedaluwarsa
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
