Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan siap mendukung pencapaian target penyerapan karbon lebih tinggi dibanding emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan penggunaan lahan (Net Sink FoLU) 2030 sebagaimana ditetapkan pemerintah.Skema multiusaha kehutanan kini lebih dimungkinkan dengan telah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja
Ketua APHI Indroyono Soesilo di Jakarta, Kamis menyatakan untuk mendukung pencapaian Net Sink FoLU tersebut pelaku usaha akan mengimplementasikan multiusaha kehutanan.
Berdasarkan skema ini, tambahnya, usaha kehutanan tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu tapi juga pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti penyerapan dan penyimpanan karbon.
"Skema multiusaha kehutanan kini lebih dimungkinkan dengan telah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja," kata Indroyono melalui keterangan tertulis.
Menurut dia, dengan multiusaha kehutanan maka nilai kawasan hutan bisa semakin meningkat yang pada akhirnya akan mengurangi tekanan untuk dilakukannya konversi.
Indroyono juga mengungkapkan potensi pengurangan emisi GRK di seluruh areal konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang mencapai 124 juta setara karbondioksida (CO2e) di 2030 yang pasti sangat berkontribusi pada pencapaian target Net Sink FoLU.
Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas Elim Sritaba menyatakan APP Sinar Mas dan mitranya dengan dukungan Pemerintah Indonesia berkomitmen berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan NDC.
Menurut dia, pihaknya telah mengalokasikan sekitar 600.000 hektare dari konsesinya untuk kegiatan restorasi, selain itu juga melakukan perbaikan tata kelola gambut.
Sebelumnya Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto mengatakan pengelolaan hutan lestari menjadi salah satu kunci tercapainya target penyerapan karbon lebih tinggi dibanding emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan penggunaan lahan (Net Sink FoLU) 2030.
Terkait hal itu, pihaknya meminta pelaku usaha untuk lincah menerapkan multiusaha kehutanan yang potensial secara bisnis sambil berkontribusi pada pencapaian target tersebut.
Saat sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, Rabu (10/11/2021), dia menyatakan ada beberapa aksi mitigasi utama untuk mencapai Net Sink FoLU.
Kegiatan tersebut diantaranya adalah pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove.
Direktur Usaha HUtan Produksi KLHK Istanto menambahkan saat ini ada sekitar 33,2 juta hektare hutan produksi yang dibebani konsesi PBPH.
Praktik pengelolaan hutan lestari yang bisa diterapkan, tambahnya, diantaranya adalah silvikutur intensif, pengkayaan, restorasi gambut dan reduce impact logging (RIL).
"Implementasi pengelolaan hutan lestari itu akan berdampak langsung pada peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon di hutan," katanya.
Baca juga: ICRAF: Agroforestri salah satu upaya capai FoLU Net Sink 2030
Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan tiga pandangan dalam pengelolaan hutan
Baca juga: Rehabilitasi hutan nonrotasi salah satu upaya FoLU Net Sink 2030
Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
