Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dengan cara menggunakan kendaraan listrik untuk bermobilitas.Pemerintah terus mendorong masyarakat secara bertahap untuk dapat menggunakan kendaraan listrik
“Pemerintah terus mendorong masyarakat secara bertahap untuk dapat menggunakan kendaraan listrik,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di sela acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Kamis.
Budi melanjutkan, "Memang untuk tahap awal, penggunaan kendaraan listrik adalah pertama diinisiasi oleh pemerintah dan yang kedua untuk angkutan umum. Jadi kita sudah mendorong aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Maxim) untuk menggunakan kendaraan listrik, berikutnya DAMRI juga akan segera melaunching penggunaan bus listrik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, populasi sepeda motor listrik saat ini kurang lebih mencapai 10.300 yang sudah beredar di masyarakat.
Meskipun demikian, setelah Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, perkembangan jumlah kepemilikan dan manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga meningkat.
“Tadinya awal cuma 5, sekarang sudah 22 APM sepeda motor listrik. Untuk populasi mobil listrik masih di angka 1.500-an,” kata Budi.
Ia menjelaskan, terkait ketersediaan charging station kendaraan listrik, sesuai Perpres 55/2019, Menko Maritimves sudah menugaskan kepada PLN secara bertahap membangun charging station.
“Sekarang yang didorong di wilayah perkotaan dulu. Sekarang kan di kompleks perkantoran dan mall sudah mulai ada. Termasuk di simpul-simpul transportasi, Pak Menhub sudah perintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun KA untuk disiapkan charging station atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum),” katanya.
Hal lain yang menjadi tantangan adalah harga kendaraan listrik yang masih cukup tinggi terutama pada komponen baterainya.
“Komponen kendaraan listrik itu yang paling mahal adalah baterainya, kemudian berikutnya juga motor listrik nya," ujarnya.
Dirjen Budi mengatakan, pemerintah mengupayakan agar harga baterai semakin terjangkau, salah satunya dengan mulai dibangunnya pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September lalu.
“Sekarang yang sedang kita dorong adalah skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai.”
Adapun saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang bergelut di bidang tersebut diantaranya PT Oyika Powered Solution dan PT. Swap Energi Indonesia.
Nantinya pengguna dapat menuju ke mini market terdekat yang menyediakan swap baterai, kemudian menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh.
“Jadi pembelian sepeda motor listrik bisa lebih murah karena tanpa baterai, mereka cukup bayar sewa saja,” kata Budi.
Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan BBM ke kendaraan listrik.
Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional.
Regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
“Kami juga telah beberapa kali rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baterai untuk sepeda motor listrik itu dimensinya sama, saat ini masih dalam proses, nantinya ini akan memudahkan masyarakat pengguna motor listrik,” katanya.
Baca juga: PLN telah bangun 47 SPKLU, dukung ekosistem kendaraan listrik
Baca juga: Menyambut era mobil listrik untuk ekonomi berkelanjutan
Baca juga: UI kembangkan material baterai kendaraan listrik dari ampas kopi
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
