Distribusi vaksin reguler terkendala ruang penyimpanan

22 November 2021 18:47 WIB

Tangkapan layar Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya saat menyampaikan pemaparan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin (22/11/2021). ANTARA/Andi Firdaus

pemerintah telah membeli vaksin reguler terbagi tiga kelompok yakni vaksin rutin (DT, BoPV, Hepatitis B, BCG, DPT dan MR).

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya mengemukakan mayoritas provinsi di Indonesia tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup untuk distribusi vaksin reguler.

"Kendala item vaksin yang sudah diadakan belum bisa didistribusikan ke provinsi karena kapasitas ruang penyimpanan vaksin di provinsi penuh dengan vaksin COVID-19, sehingga kami masih tunggu agar bisa menyimpan vaksin reguler," kata Arianti Anaya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin siang.

Arianti mengatakan pemerintah telah membeli vaksin reguler pada 2021 yang terbagi atas tiga kelompok yakni vaksin rutin (DT, BoPV, Hepatitis B, BCG, DPT dan MR). Vaksin jenis baru yakni Hib dan vaksin lainnya seperti IPV dan PCV.

Vaksin DT diberikan untuk pencegahan tetanus, BoPV untuk pencegahan Polio, Hepatitis B untuk pencegahan Hepatitis, BCG untuk pencegahan Tuberkulosis, DPT untuk pencegahan difteri, dan MR untuk mencegah Rubela.

Vaksin jenis baru Hib dibutuhkan untuk pencegahan radang otak (meningitis) dan vaksin lainnya seperti IPV untuk pencegahan Polio dan PCV untuk pencegahan Pneumonia.

Vaksin reguler, kata Arianti, dibutuhkan untuk memasok kebutuhan imunisasi nasional yang sempat terkendala pandemi COVID-19 pada 2019 hingga 2020.

Vaksin tersebut dibeli perintah menggunakan APBN serta bantuan hibah melalui kerja sama multilateral dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

"Progres per 19 Novenber 2021, telah 99,9 persen atau sebesar Rp1,062 triliun dari pagu yang tersedia Rp1,62 triliun," katanya.

Arianti mengatakan percepatan vaksinasi COVID-19 diharapkan bisa memberi ruang bagi vaksin reguler tersimpan di fasilitas dinas kesehatan milik provinsi.

Saat ini Kemenkes tengah berkoordinasi dengan produsen vaksin untuk mempercepat proses produksi agar bisa segera didistribusikan ke seluruh provinsi.
Baca juga: Bio Farma minta pemda tambah fasilitas penyimpanan vaksin COVID-19
Baca juga: Vaksin Moderna butuh teknologi penyimpanan khusus di Indonesia
Baca juga: Erick Thohir minta kepala daerah pastikan penyimpanan vaksin tak gagal