Di Istana Negara, Jakarta, Rabu, Freddy mengatakan Jepang selama ini dinilai masih maju-mundur dalam pembahasan proyek MRT sehingga pemerintah memutuskan untuk mendahulukan peran BUMN dalam proyek pembangunan sistem transportasi tersebut.
"Termasuk JICA (Japan International Cooperation Agency-red) jadi pertimbangan karena maju-mundur terus. Waktu itu mereka bilang akan siapkan Rp10 triliun, tapi sampai sekarang pembahasannya kurang jelas, sehingga pemerintah berpikir kalau perlu kita dorong BUMN dulu jalan," jelas Freddy.
Namun, lanjut dia, bukan berarti Jepang dicoret dari pembangunan proyek MRT karena pemerintah masih membuka pintu apabila investor negara tersebut nantinya betul-betul ingin menanamkan modal.
Untuk saat ini, Freddy mengatakan BUMN akan diutamakan dalam konsorsium dan pendanaan proyek MRT di DKI Jakarta yang antara lain akan melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut Freddy, pembiayaan tidak akan menjadi masalah karena bank-bank dalam negeri pun banyak yang tertarik untuk terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Hal serupa disampaikan oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar yang mengatakan dana adalah persoalan mudah karena BUMN sendiri memiliki dana yang dijadikan ekuitas dan bank-bank BUMN sudah menyatakan minat untuk masuk dalam bidang pembangunan infrastruktur.
Mustafa pun menyatakan kesiapan BUMN untuk terlibat dalam konsorsium dan pendanaan proyek MRT DKI Jakarta.
"Kalau itu diserahkan oleh Pemda, kita BUMN siap," ujarnya.
Menurut dia, BUMN seperti PT KAI, Wika, Jasa Marga, dan Adhi Karya, siap terlibat dalam pembangunan sistem transportasi di ibukota yang akan meliputi jalan kereta api dan jalan tol.
Meski demikian, Mustafa mengatakan, sampai saat ini belum ada komunikasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta BUMN untuk terlibat dalam proyek pembangunan MRT.
"Tapi sudah kita sebut, manakala DKI siap untuk ini, ada enam BUMN kita siapkan untuk kerja sama dengan DKI," demikian Mustafa.(*)
(T.D013*G003/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
