“Razia bertujuan mengantisipasi simpatisan yang berupaya memberikan bantuan kepada DPO teroris Poso. Razia ini sekaligus mempersempit gerak DPO maupun simpatisannya,” tegas Wakasatgas Humas Operasi Madago Raya, AKBP Bronto Buriyono yang dihubungi di Poso.
Bronto mengatakan razia dilakukan untuk mengantisipasi simpatisan yang masih memberikan bantuan logistik maupun informasi kepada DPO yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso. Setiap warga yang melintas di jalur pegunungan Desa Tanalanto akan diperiksa, mulai dari kendaraan sampai barang bawaan.
Baca juga: Video keluarga DPO MIT Poso ajak pulang ke rumah kembali beredar
“Tak terkecuali kami periksa apa yang dibawa dan tujuan mereka ke mana,” sebutnya.
Selain menggelar razia, personel TNI/Polri yang bergabung dalam Satgas Madago Raya di Pos Sekat Tanalanto mengimbau petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan empat DPO yang diduga masih berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Poso, dan Sigi.
“Kami gelar razia sekaligus imbauan kepada masyarakat, khususnya petani agar tetap waspada dan berhati-hati saat berada di kebun,” ucapnya.
"Hasilnya, kami belum menemukan adanya hal-hal yang mencurigakan," tambahnya.
Baca juga: Ibu DPO MIT Poso, Ahmad Panjang minta anaknya pulang lewat video
Bronto menjelaskan razia serupa dilakukan di wilayah operasi lainnya yang diduga menjadi tempat persembunyian para DPO.
“Beberapa bulan lalu Satgas Madago Raya berhasil melumpuhkan Qatar dan pengikutnya di Pegunungan Torue sehingga pengawasan dan pengamanan ekstra perlu dilakukan di wilayah ini,” terangnya.
Satgas Madago Raya menyebar foto wajah empat DPO di sejumlah daerah di wilayah operasi, termasuk pemasangan baliho wajah keempat DPO.
Baca juga: Panglima TNI tekankan tutup akses teroris Poso
“Fokus memperlihatkan wajah untuk mempermudah masyarakat mengenali para DPO,” tutur Bronto.
Empat DPO teroris Poso, yakni Askar alias Jaid alas Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang dan Suhardin alias Hasan Pranata. “Dua warga Bina, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dua lagi warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah,” jelas Bronto.
Bronto berharap keempat DPO menyerahkan diri untuk diproses secara hukum. “Kami minta kerja sama warga agar melapor jika melihat orang yang mencurigakan atau mirip para DPO,” ucapnya.
Pewarta: Kristina Natalia
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
