Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ASEAN harus meningkatkan dan memperkuat kerja sama dalam membentuk perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) di kawasan untuk meningkatkan efisiensi bisnis.Selama beberapa tahun terakhir, salah satu teknologi yang paling maju pesat untuk tujuan praktis adalah AI
Hal tersebut akan memberikan keuntungan, tidak hanya untuk mengelola peluang dan tantangan yang berasal dari AI, tetapi juga untuk lebih memperkuat stabilitas dan kemakmuran kawasan dengan menggunakan digital roadmap di tahun-tahun mendatang.
"Selama beberapa tahun terakhir, salah satu teknologi yang paling maju pesat untuk tujuan praktis adalah AI," tutur Airlangga dalam acara the ASEAN Workshop on 4th Industrial Revolution secara daring, Kamis, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Era revolusi industri 4.0 berpotensi menaikkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di seluruh dunia.
Hingga saat ini, teknologi telah menciptakan kemungkinan hadirnya produk dan layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan.
Menurutnya, teknik AI memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan tingkat kecerdasan seperti manusia, sehingga telah diberdayakan dan semakin banyak diadopsi di berbagai aplikasi, mulai dari tugas sehari-hari yang sederhana, asisten cerdas, dan keuangan, hingga perintah yang sangat spesifik, control operations, dan keamanan nasional.
Pemanfaatan AI diyakini dapat meningkatkan efisiensi bisnis, produktivitas dan mendorong inovasi di berbagai sektor, hingga dapat diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan nasional dan daerah, termasuk penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, seperti penciptaan lapangan kerja baru di luar manufaktur seperti rantai pasok, logistik, pusat pelayanan, dan kegiatan penelitian.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Kearney dan EDBI (2020) memperkirakan bahwa AI dapat memiliki dampak keseluruhan yang kuat, yakni peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar 10 persen sampai 18 persen di seluruh Asia Tenggara pada 2030 atau setara dengan hampir satu triliun dolar AS.
Namun, menurut Brookings Report (2018), meningkatnya penetrasi AI ke berbagai aspek kehidupan juga menimbulkan masalah penting, seperti masalah akses data pribadi, bias dalam data dan algoritma, etika dan transparansi, serta tanggung jawab hukum.
Dengan demikian, terdapat beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain meningkatkan akses data, meningkatkan investasi pemerintah dalam AI, mempromosikan pengembangan tenaga kerja AI, membuat komite penasihat nasional, dan terlibat dengan pejabat pusat dan lokal untuk memastikan mereka memberlakukan kebijakan yang efektif.
Kemudian, mengatur broad objectives yang bertentangan dengan algoritma tertentu, memelihara mekanisme untuk kontrol dan pengawasan manusia, mencegah perilaku jahat, serta mempromosikan keamanan siber.
Baca juga: Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja
Baca juga: Menko Airlangga: Investasi di sektor UMKM capai 60 persen
Baca juga: BRIN dorong pembangunan etika, infrastruktur dan talenta AI
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
