Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan buku Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi RI atau Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation.Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar AS dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja
Buku ini disusun bersama Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
"Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar AS dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Upaya Bappenas dalam penyusunan kerangka ini mendapat dukungan dari OECD serta pemerintah Swedia, sehingga kolaborasi tersebut akan dilanjutkan dalam perumusan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru untuk Indonesia, dan kemudian menjadi salah satu agenda pembahasan Development Working Group di G20 mendatang.
Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga blue economy adalah salah satu jawabannya.
Kerangka pembangunan ekonomi biru merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kerangka tersebut juga merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.
Suharso berpendapat kerangka pembangunan ekonomi biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainability Development Goals, khususnya tujuan ke-14, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-17.
“Kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan, dan posisi Indonesia yang strategis secara politik dan ekonomi di kawasan,” tuturnya.
Lebih lanjut, manfaat dari pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi COVID-19 dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambah dan produktivitas.
Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif.
"Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif," tutup Suharso.
Baca juga: Menteri Kelautan ingin ekonomi biru dilengkapi pengawasan terintegrasi
Baca juga: Indonesia bahas pembiayaan biru perkuat ekonomi negara kepulauan
Baca juga: Indonesia-Swedia sepakati kerja sama ekonomi biru
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
