Wakil Presiden Ma’ruf Amin perintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempercepat target penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut disampaikan langsung Wapres Ma’ruf kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pertemuan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/11).
"Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dengan target 14 persen untuk selesai dalam 2,5 tahun, ya sampai akhir masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin," kata Masduki.
Wapres juga mengimbau BKKBN untuk lebih intensif berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka stunting.
"Lalu juga harus dilakukan konvergensi program antara K/L bersama pemda kabupaten dan kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan Wapres," jelas Masduki.
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia mencapai 14 persen pada 2024. Hal itu merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Wapres mengatakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus dicapai secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres: Percepatan pencapaian SDGs perlu dana besar
Baca juga: Wapres minta Bappenas segera wujudkan pencapaian SDGs di Indonesia
Baca juga: Bappenas: Pemerintah terus berkomitmen atasi wasting dan stunting
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
