Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 9 Desember 2021 akan membahas dampak pandemi terhadap kemanusiaan.
“Intinya, di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan dapat tetap memberikan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang ekonomi dan keadilan sosial,” kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah dalam konferensi pers virtual tentang pelaksanaan BDF pada Rabu.
Mengambil tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, forum tersebut akan menyoroti tiga isu utama sebagai dampak pandemi COVID-19, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.
Sejumlah menteri luar negeri, antara lain dari Prancis, Norwegia, Chile, dan China, dan para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya bakal dihadiri 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.
“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.
BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.
Selain itu, BDF juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memajukan kualitas penerapan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan yang muncul.
“Kita ingin membuktikan bahwa BDF sebagai salah satu forum penting untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik tetap memiliki relevansinya di usianya yang ke-14, dan bisa menjadi mercusuar demokrasi di kawasan Asia Pasifik sehingga negara-negara setiap tahunnya memiliki dorongan yang besar untuk datang dan berbagi pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada,” kata Faizasyah.
Diselenggarakan setiap tahun sejak 2008, BDF lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.
BDF dibentuk untuk membantu mewujudkan tata bangun demokrasi yang kokoh di kawasan melalui praktik sharing of experiences and best practices dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai.
Peserta BDF dapat membicarakan demokrasi secara konstruktif yang terlepas dari political taboo dan standardisasi yang restriktif.
Tingginya tingkat akseptabilitas dan animo peserta merupakan sambutan positif terhadap prinsip BDF yang inklusif, kata Faizansyah.
Baca juga: Hampir 100 negara optimis demokrasi sistem terbaik hadapi pandemi
Baca juga: Sekjen PBB beri sambutan saat BDF, ajak dunia perkuat solidaritas
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
