"Pameran ini sebagai tanda dan motivasi agar segera dilakukan transformasi digital menuju smart city atau kota cerdas," ujarnya kepada wartawan usai pembukaan pameran ITE di Ballroom Grand City Surabaya, Rabu.
Menurut dia, kota-kota cerdas sudah berkembang di dunia dan Pemerintah Pusat sedang mengupayakan dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi komunikasi.
Baca juga: Supaya mimpi kota yang cerdas dan berkelanjutan di Indonesia terwujud
Mendagri menjelaskan kota cerdas dengan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi mempermudah semua urusan, mulai dari pemerintahan efektif dan efisien, pelayanan publik lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, komunikasi masyarakat akan semakin intensif dan pengaduan masyarakat lebih cepat dengan mengurangi kontak fisik, sehingga dapat menekan moral hazard, seperti mencegah kemungkinan terjadinya pungutan liar maupun tindakan korupsi.
"Ke depan, kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan itu dan membangun kesadaran awareness tentang pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan lebih baik, kualitas kehidupan masyarakat di kota-kota Indonesia lebih baik," ucap dia.
Mendagri juga mengakui pembangunan kota-kota cerdas di Tanah Air masih memiliki beberapa hambatan, salah satunya terkait jaringan internet yang masih belum merata dan berkomitmen akan segera diselesaikan.
Sebagai wujud dukungan terhadap pertumbuhan kota-kota cerdas di Indonesia, Menteri Tito menyebut perlu adanya perubahan-perubahan yang dilakukan, semisal mengubah pola pikir masyarakat dari yang biasanya bekerja biasa-biasa saja agar dilakukan transformasi.
Baca juga: BRIN: 'Smart City' harus pintar ciptakan peluang
Baca juga: Menteri PPN: "Smart City" tidak selalu diawali infrastruktur digital
Sementara itu, dengan didukungnya kota cerdas oleh Presiden RI Joko Widodo, peluang-peluang besar dalam pelaksanaan semakin terbuka, terutama mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan mempermudah pengambilan keputusan.
"Butuh juga mengubah pola pikir pimpinan atau pejabat daerah, memberikan kesadaran pentingnya informasi teknologi, sehingga butuh adanya pelatihan atau seminar yang diperlukan," kata Tito.
Pada kesempatan tersebut, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilahahan Kemendagri RI Safrhizal AZ, serta sejumlah bupati/wali kota.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
