• Beranda
  • Berita
  • Pemkab Sintang bubarkan Tim Satgas Penanganan Banjir

Pemkab Sintang bubarkan Tim Satgas Penanganan Banjir

1 Desember 2021 22:25 WIB
Pemkab Sintang bubarkan Tim Satgas Penanganan Banjir
Sejumlah warga membawa bungkusan sembako saat melintasi permukiman masyarakat di tepian Sungai Kapuas, Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (18/11/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun geobag atau kantong geotekstil berisi tanah dan dijahit berbentuk bantalan yang digunakan di tepian sungai, perlindungan pantai dan pemecah gelombang lepas pantai, untuk penanganan banjir jangka pendek di Kabupaten Sintang. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nz
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang membubarkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Banjir karena bencana banjir di daerah tersebut sudah surut.

"Saat ini banjir sudah surut, maka dengan berakhirnya masa tanggap darurat banjir, Tim Satgas Penanganan Banjir Sintang kita bubarkan," kata Pelaksana Tugas Harian Bupati Sintang, Yosepha Hasnah saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Banjir di Sintang, 
Kalimantan Barat, Rabu.

Menurut Yosepha, dapur umum yang sempat didirikan selama musibah banjir juga dihentikan.
Yang harus dilakukan saat ini, yaitu melakukan inventarisasi logistik yang ada.

Dia minta logistik yang tidak tahan disimpan lama harus segera didistribusikan ke masyarakat. Sedangkan logistik yang bisa disimpan lama dijadikan sebagai stok menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir sesuai prediksi BMKG.

Yosepha yang juga Sekretaris Daerah Sintang meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melaporkan logistik yang diterima serta penyalurannya.

"Kita juga sudah kirim surat ke Gubernur Kalimantan Barat soal permohonan bantuan sarana dan prasarana penanganan banjir seperti 'long boat' , alat 'fogging' dan sebagainya," katanya.

Baca juga: BNPB minta pemda pastikan kebutuhan logistik korban banjir tercukupi
Baca juga: Wagub DKI: Banjir di Jakarta tidak sampai berhari-hari
Dua warga melintasi banjir di kawasan Lintas Melawi yang dilanda banjir di Kota Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (18/11/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun geobag atau kantong geotekstil berisi tanah dan dijahit berbentuk bantalan yang digunakan di tepian sungai, perlindungan pantai dan pemecah gelombang lepas pantai, untuk penanganan banjir jangka pendek di Kabupaten Sintang. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nz 
Yosepha juga menyampaikan kekhawatirannya, atas prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa puncak La Nina pada Januari-Februari 2022.

"Saya khawatir sekali setelah membaca analisis cuaca dari BMKG. Sekalipun dengan banjir besar kemarin, kita menjadi punya pengalaman," kata Yosepha.

Saat banjir, Sintang mengalami masalah menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di dalam kota.
"Sudahlah banjir membuat truk pengangkut sampah tidak bisa beroperasi, ditambah volume sampah yang meningkat," kata dia.

Yang dibuang warga tidak hanya sampah rumah tangga, tetapi juga perabot rumah yang rusak karena banjir juga dibuang ke TPS. "Ada lemari, kursi dan yang lainnya yang juga dibuang di TPS," ujarnya.

Yosepha juga menyampaikan segera menyiapkan lokasi pengungsian yang bisa menampung jumlah pengungsi dalam jumlah banyak. Ada lima tempat yang disiapkan seperti Gedung Serbaguna dan Rumah Betang Tampun Juah.

"Kita akan tambahkan fasilitas penunjang, masing-masing 10 WC dan 10 kamar mandi di setiap lokasi. Pak Gubernur Kalbar sudah setuju untuk membantu penambahan fasilitas ini. Kalau bisa akhir Desember 2021 sudah selesai dikerjakan," kata Yosepha.

Baca juga: Menteri PUPR: Perlu rekayasa tangani banjir di Sintang-Kalbar
Baca juga: Banjir di Jaktim dan Jaksel surut kurang dari enam jam
Dandim 1205/Sintang, Letkol Inf Kukuh Suharwiyono menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang telah memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. (Foto ANTARA/HO-Bon)
Soal pengusulan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir, Yosepha minta agar segera dilakukan.

"Saya juga minta, semua OPD yang menangani banjir agar disiplin dan rapi dalam data logistik. Siapa menerima apa dan disalurkan kemana, harus rapi dan lengkap," kata Yosepha.

Yosepha juga mengatakan penanganan banjir akan diaudit oleh auditor eksternal.

"Saya tidak mau, kita sudah bekerja keras menangani banjir, pelayanan sudah bagus, tetapi karena administrasi tidak baik, lalu timbul masalah lain," katanya.

Karena itu, OPD teknis dia minta didampingi Inspektorat agar penyusunan dokumen menjadi lengkap.

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021