Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Teguh Prasetyo mengatakan kontestasi dalam Pemilu 2024 sepatutnya berlandaskan "filsafat pemilu", yaitu sistem berpikir yang mengandung nilai-nilai Pancasila sehingga dapat tercipta pemilu bermartabat dan menjaga keutuhan NKRI.
"Di dalam filsafat pemilu itu, ada nilai-nilai Pancasila. Boleh berkontestasi, tapi jangan tinggalkan nilai agama, nilai kemanusiaan, jangan menggoyang-goyangkan perbedaan, demokrasi jangan diperjualbelikan, jangan permainkan suara rakyat," tutur Teguh Prasetyo.
Hal tersebut dikemukakannya saat menjadi narasumber dalam webinar nasional secara hybrid bertajuk "Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024" yang disiarkan langsung di kanal YouTube FISHUM UIN Sunan Kalijaga, dipantau dari Jakarta, Senin.
Baca juga: KPU lakukan simulasi Pemilu 2024 dengan dua jenis surat suara
Baca juga: Komisi II: Penyederhanaan surat suara perhatikan aturan UU Pemilu
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, itu, Teguh kemudian menjelaskan asal muasal keberadaan konsep “filsafat pemilu” yang ia formulasikan bekerja sama dengan DKPP.
Menurutnya, konsep itu terinspirasi dari sejarah berdirinya Indonesia sebagai bangsa dan negara melalui keberadaan komitmen politik.
Komitmen tersebut, papar dia, adalah ikrar untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia sebagaimana yang dituangkan di dalam Sumpah Pemuda. Dengan demikian, dalam mengembangkan konsep “filsafat pemilu", Teguh Prasetyo berpijak pada komitmen politik tersebut.
"Komitmen inilah yang menjadi pijakan filsafat pemilu itu yang saya kembangkan," ucap Teguh Prasetyo.
Sejauh ini dalam penyelengaraan pemilu, lanjut Teguh, kerap terjadi kontestasi memperebutkan suara rakyat dan meraih kemenangan dengan melibatkan sentimen agama, bahkan berita bohong.
Untuk mencegah munculnya kontestasi seperti itu, "filsafat pemilu" perlu dijadikan landasan dalam berkontestasi.
Di samping itu, dia juga menekankan, dalam membangun demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya melibatkan pembicaraan ataupun tindakan untuk membangun hukum, tetapi juga memerlukan pembangunan moralitas.
"Yang perlu dibangun itu, tidak hanya hukumnya, tetapi juga moralitas orangnya, yaitu melalui filsafat pemilu," tutur Teguh Prasetyo.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
