Pengerahan para personel militer itu dilakukan untuk membantu sistem layanan kesehatan pada saat kasus COVID-19 melonjak.
Pemerintah pusat akan membuka kesempatan bagi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengajukan permintaan bantuan melayani pasien, menyediakan kendaraan untuk mengangkut pasien, serta membantu vaksinasi jika tenaga pertahanan sipil, pemadam kebakaran, dan layanan swasta tidak mencukupi.
Pemerintah mengatakan pihaknya akan meminta parlemen untuk menyetujui langkah itu, yang akan dijalankan hingga 31 Maret.
Swiss tahun lalu juga mengerahkan militer sebanyak dua kali untuk membantu penanganan pandemi.
Swiss dan negara tetangganya, Liechtenstein, telah melaporkan lebih dari satu juta kasus terkonfirmasi COVID-19 serta hampir 11.300 kematian akibat penyakit itu sejak pandemi mulai muncul tahun lalu.
Kasus virus corona itu kembali merebak hingga membuat rumah-rumah sakit kewalahan.
Hampir 79 persen unit layanan intensif rumah sakit (ICU) saat ini terisi. Sedikitnya 30 persen dari angka itu adalah pasien COVID.
Sementara itu, pemerintah berupaya tetap membuka aktivitas ekonomi di tengah keadaan yang disebutnya "kritis".
Pekan lalu, pemerintah Swiss memperketat kewajiban pada warga untuk mengenakan masker serta menunjukkan sertifikat vaksinasi atau bukti jika seseorang sudah sembuh dari COVID-19.
Penduduk Swiss yang sudah divaksin lengkap baru mencapai 66 persen, yakni tiga dari empat orang berusia di atas 12 tahun.
Sumber: Reuters
Baca juga: Dugaan kasus pertama COVID-19 Omicron ditemukan di Swiss
Baca juga: Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko
Baca juga: Swiss sarankan vaksin "booster" COVID bagi lansia 65 tahun ke atas
Pewarta: Tia Mutiasari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
