"Menurut saya pertimbangan dan alasan dari KPU itu tidak dibuat-buat, tapi mendasar dari pengalaman, pemahaman, dan kondisi nyata di lapangan," kata dia dalam pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Rabu.
Baca juga: Komisi II DPR gelar rapat terkait jadwal Pemilu pada awal tahun 2022
Adapun alasan dan pertimbangan KPU yakni tahapan efisien dan efektif, tidak menjadi pemicu konflik yang meluas, waktunya relatif cukup bagi parpol dalam menyiapkan syarat pencalonan untuk Pilkada November 2024, kondisi cuaca bila digelar Januari merupakan puncak musim hujan, serta hari libur keagamaan.
Wakil rakyat asal Kalimantan Tengah itu pun melihat KPU sudah melakukan tugasnya dengan baik, benar dan adil. Bahkan melihat kondisi real ketatanegaraan dan penjadwalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga: Anggota DPR nilai pembahasan jadwal pemilu tidak perlu diundur
"Sikap KPU ini pun telah mencerminkan semangat musyawarah dalam sila keempat dari Pancasila. Artinya, aktif mendengar masukan dari DPR RI di Komisi II, maupun Pemerintah," kata dia.
Meski demikian, dirinya mengusulkan kepada Komite I DPD, agar pada tempatnya, dapat mendukung apa yang telah diusulkan oleh KPU, khususnya berkaitan dengan waktu penyelenggaraan Pemilu, yakni pada 21 Februari 2024.
Baca juga: Wakil Ketua MPR dukung langkah KPU tetapkan jadwal Pemilu 2024
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu mengatakan, hal itu merupakan sikap sesuai kondisi yang ada, bukan karena KPU mengada-ada, melainkan sesuai UUD NRI 1945, UU Pemilu, dan kondisi nyata di lapangan.
"Saya juga melihat konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, klimatologi, keagamaan hingga kesehatan yang perlu dipertimbangkan," kata dia.
Ia pun mengaku bersyukur, usulan tersebut gayung bersambut, sehingga Komite I mengapresiasi KPU dalam penjadwalan, serta mendorong dijalankan kewenangan yang diberikan UU, untuk segera menetapkan jadwal serta tahapan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang.
Baca juga: Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Komite I DPD juga turut mendukung usulan percepatan tahapan awal persiapan penyelenggaraan Pemilu yang akan dimulai sejak Juni 2022 mendatang.
"Mari bersama memperkuat demokrasi dengan mendorong kemandirian penyelenggara Pemilu. Kita juga harus memberikan kewibawaan pada KPU RI. Sehingga prinsip Luber Jurdil betul-betul terlaksana dengan baik," kata dia.
Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
