Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Senin, mengatakan, BPIP sudah memohon persetujuan Presiden atas draf bahan ajar yang sudah dirumuskan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi (PT).
"Semoga dalam minggu-minggu ini, Bapak Presiden berkenan mengesahkan, sehingga paling lama semester depan bahan ajar ini sudah bisa digunakan di berbagai tingkatan sekolah," kata Yudian.
Menurut dia, upaya agar Pancasila dapat dikenalkan kembali pada generasi muda di sekolah dikarenakan absennya mata ajar Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan sejak tahun 2003 membuat generasi muda kehilangan akses pada materi ke-Pancasila-an.
Baca juga: Ketua MPR tekankan pentingnya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib
Baca juga: Ketua MPR: Evaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Dia mengatakan, tidak tersedianya materi ini membuat generasi muda tidak mengenal Pancasia dan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter dan identitas bangsa.
"Akibatnya, jika tidak mengenal Pancasila, berarti juga tidak mengenal diri dan bangsa sendiri," kata Kepala BPIP.
Yudian mengatakan, bahwa draf bahan ajar materi Pancasila yang sudah dikirim ke Presiden memberlakukan proporsi 30 persen untuk keterampilan kognitif, dan sisanya 70 persen merupakan ketrampilan psiko-motorik.
"Dengan demikian, output mata ajar ini tidak dicapai melalui cara-cara indoktrinatif, melainkan hasil dari keterampilan guru mengelola kelas dan interaksi antara guru dan anak didik," katanya.
Baca juga: Ketua MPR tegaskan urgensi keberadaan Pendidikan Pancasila
Dia mengatakan, tidak tersedianya materi ini membuat generasi muda tidak mengenal Pancasia dan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter dan identitas bangsa.
"Akibatnya, jika tidak mengenal Pancasila, berarti juga tidak mengenal diri dan bangsa sendiri," kata Kepala BPIP.
Yudian mengatakan, bahwa draf bahan ajar materi Pancasila yang sudah dikirim ke Presiden memberlakukan proporsi 30 persen untuk keterampilan kognitif, dan sisanya 70 persen merupakan ketrampilan psiko-motorik.
"Dengan demikian, output mata ajar ini tidak dicapai melalui cara-cara indoktrinatif, melainkan hasil dari keterampilan guru mengelola kelas dan interaksi antara guru dan anak didik," katanya.
Baca juga: Ketua MPR tegaskan urgensi keberadaan Pendidikan Pancasila
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
