"Kami sudah membangun periode empat tahun sebelumnya sebanyak 1.682. Skema ini cepat sekali untuk mengejar target pembangunan," kata Anang Latief usai acara penandatanganan kerja sama pinjam pakai lahan bersama 35 bupati di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin.
Skema pinjam lahan, kata Anang, merupakan sebuah skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana lahannya akan tetap menjadi milik pemerintah daerah namun ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana selama perjanjian berlangsung.
Menurut Anang, dengan menggunakan skema pinjam pakai lahan, tidak banyak kasus sosial yang terjadi yang dapat menghambat proses pembangunan.
"Bisa dibayangkan kalau skemanya adalah akuisisi lahan, biasanya prosesnya bisa berlarut-larut, bahkan banyak hal terkait kepemilikan lahan yang belum jelas, dan lain-lain," ujar Anang.
"Tapi dengan ikut sertanya pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan ini terbukti hingga kini tidak ada permasalahan," lanjut dia.
Berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 400 meter persegi beserta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menangguhkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas proyek selama perjanjian. Sementara itu, BAKTI Kominfo menyediakan layanan telekomunikasi seluler dan perangkat BTS.
Perjanjian pinjam pakai lahan tersebut, ujar Anang, akan berlangsung selama BTS masih diperlukan. Dia juga mengatakan, biaya layanan operator akan menjadi lebih murah dengan berkolaborasi bersama penyedia layanan seluler.
"Pastinya lebih murah. Sebagai BLU kita akan mengutamakan layanan kepada masyarakat daripada keuntungannya. Tentunya kita bekerja sama dengan operator seluler ya. Bisa jadi yang muncul sinyalnya nanti XL Axiata bersama BAKTI atau Telkomsel dengan BAKTI," kata Anang.
Adapun jumlah BTS yang akan dibangun adalah 7.904. Sebanyak 4.200 ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dan sisanya yakni 3.704 diharapkan selesai tahun 2022.
"Target kita harus 100 persen selesai. Memang ada kendala tahun ini yaitu COVID-19 gelombang kedua, sebagian tim kami terpapar, ekonomi dan transportasi berhenti. Namun demikian, semua sudah membaik dengan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi," ujar Anang.
Baca juga: BAKTI tandatangani perjanjian dengan 35 bupati untuk bangun BTS USO
Baca juga: BAKTI katakan pembangunan BTS 4G di Papua berjalan sangat baik
Baca juga: Sebaran internet BAKTI di Papua mayoritas untuk akses pendidikan
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021
