“Pokja harus memperkuat dan memperluas kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun peta jalan guna mewujudkan hak penyandang disabilitas mental untuk bisa berpartisipasi secara inklusif di tengah masyarakat,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani saat menyampaikan keynote speech di Webinar Pengesahan Pokja P5HAM, dalam siaran pers yang diterima, Senin.
Baca juga: KSP tegaskan komitmen pemerintah terhadap HAM tak luntur
Jaleswari mengatakan pembentukan Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental (PDM) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sangat memprihatinkan.
Ia menyebutkan banyak temuan dan laporan kasus penanganan penyandang disabilitas mental yang tidak tepat yaitu dengan melakukan penelantaran, pemasungan, hingga tindak pemaksaan atau kekerasan.
Sehingga, lanjut Jaleswari, permasalahan yang kompleks ini membutuhkan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
KSP dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional mendorong penghapusan hambatan struktural, kultural dan infrastruktur dan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak pada semua pelayanan dan fasilitas publik.
“Dalam perspektif dan pendekatan HAM, masalah bukan terletak pada individu dengan disabilitas, melainkan terletak pada bagaimana sistem dan norma masyarakat dalam merespon keberadaan penyandang disabilitas," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan P5HAM bagi PDM. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi Convention on the Rights Persons with Disabilities (CRPD).
Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat hak-hak bagi penyandang disabilitas dan melihat mereka sebagai subyek pembangunan, bukan hambatan.
Adapun pembentukan pokja ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Perhimpunan Jiwa Sehat dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengatakan pembentukan Pokja P5HAM ini diharapkan menjadi upaya yang bersifat multisektoral, baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dalam melakukan pembinaan, evaluasi, dan monitoring terhadap PDM untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mereka.
Baca juga: KSP: Komitmen pemerintah lindungi hak perempuan sangat jelas
Baca juga: KSP kawal komitmen pemerintah hidupkan moderasi beragama
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
