"Selain itu, dana otsus untuk memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Papua," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, masyarakat adat yang diwakili tokoh adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua, terutama penentuan anggota Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang nantinya memiliki tugas bersama dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Kanwil DJPb Papua: penyaluran dana otsus 2021 terserap 75 persen
"Tugas bersama tersebut menyusun program dan melakukan pengawasan penggunaan dana otsus," ujar dia.
Pembangunan Tanah Papua yang dituangkan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai hasil dari solusi yang sama-sama menguntungkan dan undang-undang hasil kebijakan politik.
Selain itu, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar terus melakukan dialog yang bermartabat dengan semua pihak guna mengurangi kekerasan di masa depan.
"Khusus dalam hal pendidikan, kami pernah mengusulkan alokasi anggaran dana khusus untuk pendidikan keagamaan," kata dia.
Baca juga: Tokoh masyarakat minta perketat pengawasan penggunaan dana Otsus Papua
Baca juga: Deputi KSP sebut otsus harus sejahterakan rakyat Papua, bukan elite
Sebab, katanya, DPR RI memandang salah satu semangat yang perlu dihidupkan adalah membangun sumber daya manusia di Papua terutama yang ditunjang dari sisi pendidikan keagamaan.
Senada dengan itu, salah seorang pemuka agama Papua KH Saiful Islam Al Payage mengatakan Indonesia telah memberikan segalanya untuk Bumi Cenderawasih, dan saat ini tinggal bagaimana mengisinya dengan meningkatkan kualitas.
Dengan adanya dana otsus, ujar dia, banyak anak Papua yang sudah bersekolah di dalam maupun luar negeri. Pendidikan perlu didorong agar putra dan putri Papua dapat mengambil kesempatan baik di pemerintahan maupun swasta.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
