"Pemerintah secara serius berkomitmen mencegah terjadinya praktek berbahaya P2GP dan ini sudah ada di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 khususnya, yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan," kata Eko Novi dalam Webinar "Pencegahan Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktik Baik Pencegahan P2GP" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, berbagai strategi dilakukan oleh Kemen PPPA untuk mencegah praktik P2GP diantaranya melalui pendataan, memasukkan indikator P2GP ke dalam survei kekerasan terhadap perempuan serta edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: IBI: Praktik P2GP berdampak buruk bagi perempuan
Kemudian pihaknya juga menggandeng berbagai lembaga masyarakat, pemangku kepentingan, baik kementerian/ lembaga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Kemen PPPA pun menggandeng ulama-ulama pesantren serta mengadakan Musyawarah Ulama Pesantren ke-2 dengan tema "Membangun Komitmen Ulama dalam Pencegahan P2GP" pada November 2021.
"Hasil musyawarah disepakati bahwa praktek P2GP merupakan tindakan nonmedis, bukan bagian dari perintah agama dan juga ini dibuktikan dengan fakta dari perkembangan dunia medis," papar Eko Novi.
Baca juga: Psikolog dukung pencegahan sunat perempuan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
