"Sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa dan unsur lainnya itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci untuk mencegah praktik sunat perempuan di Indonesia," ujar Eko Novi dalam Webinar "Pencegahan Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktik Baik Pencegahan P2GP" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan praktik P2GP masih dilakukan dengan alasan budaya atau faktor lainnya di luar kepentingan pengobatan. Padahal praktik ini menimbulkan dampak buruk bagi perempuan, baik secara fisik maupun mental.
Menurut Eko Novi, berbagai strategi dilakukan oleh Kemen PPPA untuk mencegah praktik P2GP, di antaranya melalui pendataan, memasukkan indikator P2GP ke dalam survei kekerasan terhadap perempuan serta edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: Psikolog dukung pencegahan sunat perempuan
Kemudian pihaknya juga menggandeng berbagai lembaga masyarakat, pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Baca juga: KPPPA koordinasi pemangku kepentingan cegah praktik sunat perempuan
Kemen PPPA pun menggandeng ulama-ulama pesantren serta mengadakan Musyawarah Ulama Pesantren ke-2 dengan tema "Membangun Komitmen Ulama dalam Pencegahan P2GP" pada November 2021.
Baca juga: Musyawarah Ulama Pesantren terbitkan rekomendasi cegah sunat perempuan
"Hasil musyawarah disepakati bahwa praktik P2GP merupakan tindakan nonmedis, bukan bagian dari perintah agama dan juga ini dibuktikan dengan fakta dari perkembangan dunia medis," ujar Eko Novi.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
