Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan dirinya ingin mendengarkan paparan dari kementerian dan lembaga terkait tentang penanganan kemiskinan ekstrem di pesisir.
Wapres menyampaikan karakteristik kelompok miskin ekstrem di pesisir antara lain dari sisi demografi anggota keluarga berjumlah lebih besar dibandingkan wilayah lain, serta kepala rumah tangga tidak bersekolah atau hanya lulusan sekolah dasar.
Baca juga: Wapres sebut 212.672 penduduk miskin ekstrem NTT selesai pada 2021
Di sisi lain di wilayah tersebut air bersih dan penerangan kurang memadai, serta infrastruktur dan akses sistem komunikasi perlu diperbaiki.
"Kerawanan gizi buruk, permukiman kumuh di bantaran sungai, akses terhadap pelayanan dasar dan fasilitas kesehatan yang lebih buruk," ujar Wapres di Jakarta, Selasa.
Wapres menyampaikan sejatinya pemerintah telah memberikan perhatian besar di mana anggaran lintas kementerian 2021 untuk peningkatan produktivitas dan pemberdayaan pesisir sudah dialokasikan sebesar lebih dari Rp76 triliun berdasarkan data Kementerian Keuangan.
Selain itu juga ada tambahan bantuan sosial, sembako, serta bantuan langsung tunai desa pada 35 kabupaten prioritas.
Sedangkan untuk tahun 2022, Wapres mengatakan rencana pemerintah fokus pada perluasan, pemberdayaan dan peningkatan layanan kepada masyarakat miskin ekstrem di 25 provinsi.
"Penambahan bansos untuk mengurangi beban miskin ekstrem dan peningkatan pelayanan dasar serta konektivitas," jelas Wapres.
Selain mengundang kementerian terkait, dalam rapat tersebut, Wapres juga turut mengundang TNI Angkatan Laut karena memiliki Program Pembinaan Desa Kampung Bahari Nusantara.
"Itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya hari ini saya ingin memperoleh paparan," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres meminta Papua Barat selesaikan kemiskinan esktrem pada 2021
Baca juga: Wapres berharap miskin ekstrem tersisa hanya 8 persen di 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
