"Kami di Kementerian Agama sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah harus hati-hati dalam mitigasi, kata Hilman Latief dalam acara dialog "Maju Mundur Pemberangkatan Umrah" yang diikuti dari YouTube Aktual Videonews di Jakarta, Selasa sore.
Hilman mengatakan umrah generasi awal tersebut yang akan menjamin keberangkatan jumlah yang lebih banyak di masa depan sebab akan menguji sistem pengendalian pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Ia mengatakan agenda pemberangkatan jamaah umrah Indonesia yang semula dijadwalkan pada 23 Desember 2021 harus kembali diundur. Hal itu untuk mewaspadai penyebaran varian Omicron dari penularan luar negeri.
Baca juga: Anggota DPR sambut baik kebijakan penundaan umrah
Baca juga: Pemberangkatan jamaah umrah ditunda hingga 2022
"Konsepnya bukan pembatalan, tapi mundur khususnya pelaksanaan one gate policy yang dilakukan untuk pemberangkatan jamaah umrah," katanya.
One gate policy merupakan sistem pengendalian pemberangkatan umrah yang terpusat. Nantinya semua proses pemeriksaan kesehatan, tes usap PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan dan skema pemberangkatan jemaah akan menjadi satu pintu di bawah Kemenag RI.
Ia mengatakan pemberangkatan perdana harus disiapkan sejak Desember mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, porter dan persyaratan lainnya harus siap.
"Mitigasi di Januari ini harus dipersiapkan betul dalam rangka menguji sistem yang akan kita lakukan. Harapannya kita bisa kirimkan tim dalam jumlah kecil yang bisa mempelajari situasi di Arab Saudi," katanya.
Terkait jumlah tim kecil yang akan diberangkatkan, Hilman merujuk pada sejumlah negara lain seperti Malaysia yang memberangkatkan jamaahnya secara bertahap, mulai dari 25 orang pada pekan pertama, ditambah menjadi 30 orang pada pekan selanjutnya dan seterusnya.
"Jumlahnya sedikit tapi bertahap," katanya.
Hilman menyatakan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mendorong ekosistem ekonomi haji dan umroh tetap berjalan optimal melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
"Dalam dua tahun terakhir kita alami berbagai kendala. Kita coba hidupkan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui langkah diplomatik untuk sampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang rindu beribadah umrah," katanya.
Langkah diplomasi yang sebelumnya ditempuh Kemenag adalah koordinasi terkait kesiapan dan validitas dokumen perjalanan jamaah yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi.
"Pada sepekan terakhir, banyak perkembangan situasi di luar negeri yang mendorong pemerintah memberikan arahan agar mendorong larangan berangkat ke luar negeri. Memang belum dalam bentuk larangan, kecuali untuk para pejabat. Kalau tidak ada sesuatu yang penting jangan dulu ke luar negeri, termasuk di dalamnya jamaah umrah," katanya.*
Baca juga: Anggota DPR: Rencana umrah harus perhatikan prokes secara ketat
Baca juga: Asosiasi minta pemerintah beri relaksasi soal karantina jamaah umrah
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
