Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan akan tetap melakukan pemberdayaan pembinaan kepada penambang sumur minyak ilegal terkait aspek keamanan dan aspek lingkungan.kami mengambil jalan bahwa pemberdayaan diutamakan. Namun, apabila melanggar tetap kami mengharapkan aparat untuk melakukan tindakan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan pemerintah menempuh cara dengan melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
"Revisi aturan hukum tersebut juga melibatkan para stakeholders serta masyarakat. Revisi ini untuk mengakomodasi bagaimana ilegal drilling bisa dibina dan legal ke depannya," kata Tutuka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Adapun poin-poin yang menjadi usulan revisi meliputi, yaitu melakukan definisi tambahan untuk sumur pengelolaan masyarakat di dalam maupun luar wilayah kerja, mengatur tim koordinasi, menambahkan pengaturan pengelolaan sumur tua oleh BUMDes, melakukan pengaturan untuk pengelolaan dan produksi sumur minyak yang dikelola masyarakat di dalam wilayah kerja.
Baca juga: Pemerintah akomodir sumur minyak ilegal agar dikelola BUMD
Selanjutnya, penerapan pengaturan sumur minyak bumi oleh masyarakat di luar wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegasan aspek lingkungan, pengaturan harga acuan ongkos angkat angkut, dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD/KUD oleh pemerintah daerah.
Tutuka menyampaikan bahwa pendekatan pembinaan para penambang sumur ilegal merupakan arahan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menginginkan adanya peningkatan kemampuan mereka agar bisa menambang minyak secara legal secara aman dan tidak merusak lingkungan.
"Ini pendekatan yang berbeda dilakukan sesuai arahan menteri ESDM, kami mengambil jalan bahwa pemberdayaan diutamakan. Namun, apabila melanggar tetap kami mengharapkan aparat untuk melakukan tindakan, jadi balance antara penegakan hukum dan pemberdayaan pembinaan," jelasnya.
Praktik penambangan sumur minyak ilegal di luar Pulau Jawa, seperti di Jambi dan Sumatra Selatan sulit teratasi lantaran dilakukan di tengah hutan atau wilayah yang sukar dijangkau.
Baca juga: SKK Migas tingkatkan koordinasi instansi atasi pengeboran sumur ilegal
Kedua wilayah itu memiliki jumlah penambangan sumur minyak ilegal yang cukup besar, sehingga situasi ini membawa risiko kerugian pada merosotnya pendapatan daerah.
Kementerian ESDM mencatat setidaknya ada 4.500 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebanyak 2.500 sampai 10.000 barel minyak per hari.
Angka ini bersifat dinamis karena dihasilkan dari reservoir yang dangkal. Kalau sumur yang dibor itu sudah diambil habis, mereka akan pindah ke tempat lain, sehingga berpotensi memperluas kerusakan lingkungan.
Baca juga: Perpres guna atasi pengeboran migas ilegal perlu untuk diterbitkan
Baca juga: SKK Migas memperkirakan ada 4.500 sumur ilegal di Indonesia
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
