Dalam acara Penerbitan dan Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Surabaya, Jawa Timur, yang juga ditayangkan secara daring, Rabu, Bahlil mengatakan hal itu dilakukan agar terjadi pemerataan.
"Kita pengin pemerataan pembangunan. Kita pengin orang daerah jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh orang daerah menjadi penonton di balik kekayaan daerahnya sendiri," katanya.
Baca juga: Pembangunan smelter harus mampu beri efek berganda ke masyarakat lokal
Bahlil menuturkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pemerintah tidak boleh hanya mengurus investasi yang besar, asing atau konglomerat saja. Pemerintah juga harus memberikan perlakuan yang sama bagi UMKM.
Oleh karena itu, sejak 2020, setiap investasi yang masuk wajib bekerjasama dengan pengusaha dan UMKM di daerah setempat di mana investasi ditanamkan.
"Contoh di Gresik, ada pembangunan smelter Freeport. Kemarin Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sudah ngomong sama saya, sama Pak Erick (Menteri BUMN) dan ke Dirut Freeport. Kadi kami sudah membuat kebijakan untuk kontraktor lokalnya harus memakai pengusaha Gresik yang ada di Surabaya. Tidak boleh lagi pengusaha Jatim yang dari Jakarta. Karena kalau tidak, yang kaya lu lagi, lu lagi," tegasnya.
Bahlil pun memastikan hal tersebut sudah disepakati dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Baca juga: PT Freeport Indonesia jelaskan alasan Smelter dibangun di Gresik
Mantan Ketua Umum Hipmi itu meyakini, kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha nasional dan UMKM sangatlah penting saat ini. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mampu mendukung tujuan investasi yang berkualitas dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kolaborasi ini penting. Zaman duli, kita masuk zaman kompetisi. Tapi zaman sekarang tidak bisa kalau hanya kompetisi. Kompetisi harus disertakan dengan kolaborasi. Saya yakin dan percaya kalau kita kompak, maka pertumbuhan ekonomi nasional kita ke depan akan makin baik," pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai kontrak kerja sama dari kolaborasi antara investor besar dengan UMKM sepanjang tahun 2021 mencapai Rp2,73 triliun.
Nilai tersebut, tercatat tumbuh 82 persen dibandingkan nilai kontrak kemitraan investor besar dan UMKM pada 2020 lalu yang sebesar Rp1,5 triliun.
Program kolaborasi antara investor atau usaha besar dengan UMKM digulirkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dunia usaha baru serta mendukung UMKM naik kelas.
Ada pun pada 2022, ditargetkan nilai kontrak kerja sama antara investor besar dan UMKM bisa mencapai Rp5 triliun.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
