Organisasi internasional nirlaba Marine Stewardship Council (MSC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta unsur pentahelix terkait mengadakan pertemuan koordinasi Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) skala nasional di ujung tahun 2021.Pertemuan melibatkan kolaborasi unsur pentahelix karena mencakup perwakilan akademisi, industri, pemerintahan dan komunitas
"Pertemuan melibatkan kolaborasi unsur pentahelix karena mencakup perwakilan akademisi, industri, pemerintahan dan komunitas," kata Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Senin.
Unsur pentahelix itu pada pertemuan pada 14 Desember 2021 di Jakarta itu, di antaranya Komite Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Yayasan Konservasi Alam, WWF Indonesia, FPIK IPB University,Sustainable Fisheries Program (SFP), industri perikanan yaitu PT Sekar Laut Tbk, PT Cassanatama Naturindo dan PT Sahabat Laut Lestari.
MSC sendiri adalah organisasi nirlaba internasional yang menetapkan standar berbasis sains dan diakui secara global terhadap penangkapan ikan serta keterlacakan makanan laut yang berkelanjutan.
Label MSC biru pada produk makanan laut mengartikan bahwa produk berasal melalui perikanan tangkapan alam yang telah disertifikasi secara independen terhadap standar berbasis sains MSC.
Ia menjelaskan FIP merupakan upaya yang mendukung percepatan pengelolaan perikanan tangkap menuju pemenuhan standar berkelanjutan dan harmonisasi proyek FIP di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan serta program strategis dari KKP.
Harapan dari pertemuan koordinasi tersebut, kata dia, adalah untuk memperkuat kerja sama bidang perikanan dan mengatasi tiap isu maupun kesenjangan serta menjadi dasar dalam mencari solusi sebagai tindak lanjut nyata.
Hirmen Syofyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan pertemuan ini memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi masing-masing mitra pelaksana FIP dan tindak lanjut kolektif yang perlu didukung dalam perjalanannya menuju standar keberlanjutan.
Ia menambahkan beberapa hal yang akan ditingkatkan antara lain kapasitas pemangku kepentingan pada tingkat daerah serta dikuatkannya kelembagaan forum-forum komunikasi lintas pemangku kepentingan.
"Kita berharap kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak dapat terus terjalin untuk mewujudkan penangkapan ikan terukur," kata Hirmen Sofyanto.
Sementara itu Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda saat membuka pertemuan tersebut menyatakan guna mewujudkan kegiatan penangkapan ikan terukur, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyiapkan berbagai program.
Salah satunya dengan menggandeng multi-pemangku kepentingan menerapkan FIP).
Ia menyakan dalam beberapa tahun terakhir, implementasi dari FIP terus meningkat dikarenakan kebutuhan pasar terhadap produk perikanan berkelanjutan, kelangsungan sumber daya serta upaya mendukung program pemerintah.
FIP juga merupakan upaya peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia secara global dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, demikian Trian Yunanda.
Baca juga: MSC-KKP kolaborasi perbaikan perikanan berkelanjutan di lima wilayah
Baca juga: MSC-KKP luncurkan platform pelatihan perikanan berkelanjutan
Baca juga: KKP gandeng MSC gelar bimtek standar global perikanan berkelanjutan
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
