"Penjemputan (di bandara terhadap, red.) 13 profil WNI yang dideportasi dari beberapa negara terhadap mereka yang telah menjalani hukuman (di negara masing-masing)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Ketika ditemui usai jumpa pers, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan 13 WNI itu berasal dari beberapa negara di Asia.
Akan tetapi, kata dia, tidak ada yang dari Suriah. Beberapa di antaranya ada yang berasal dari Filipina dan Malaysia, kata
Dari 13 WNI yang telah tiba di Tanah Air, tiga di antaranya telah dipulangkan ke daerah asal, sementara 10 WNI lainnya masih menjalani deradikalisasi di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus.
"Trauma center di Bambu Apus kerja sama dengan Kemensos (Kementerian Sosial RI)," kata Kepala BNPT saat jumpa pers.
Setidaknya saat ini ada ribuan eks petempur asing berkewarganegaraan Indonesia yang tersebar di beberapa negara di Asia Barat dan Asia Selatan.
"Rekapitulasi WNI terkait dengan FTF yang terlibat konflik di Suriah dan Irak 2.127 orang, Filipina sebanyak 35 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang," kata Boy Rafli.
Dari jumlah itu, tidak semua WNI merupakan eks kombatan/petempur, tetapi beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan istri mereka.
"Anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun ada sekitar 80, (kemungkinan) 82. Anak-anak yang usianya lebih dari 10 tahun sebanyak 300-an," sebut Boy Rafli.
Boy Rafli, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan FTF, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih berupaya memverifikasi ratusan WNI yang saat ini menetap di kamp pengungsi beberapa negara, terutama di perbatasan Irak dan Suriah.
"Sepanjang 2021, Satgas Penanganan FTF telah memverifikasi 529 identitas WNI di kamp pengungsi. Setidaknya masih ada lebih dari 500 WNI yang butuh diverifikasi identitasnya," kata Andhika Chrisnayudhanto menambahkan.
Verifikasi identitas dan asesmen terhadap para WNI eks kombatan merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh Satgas Penanganan FTF sebelum mereka membuat laporan dan merekomendasikan kebijakan selanjutnya.
"Jadi, sangat penting sebelum ada keputusan lebih lanjut melakukan verifikasi dan asesmen terhadap mereka. Proses ini secara kondisi mengalami kendala karena masalah kepergian ke daerah-daerah tersebut membutuhkan suasana yang memungkinkan ini terus diperjuangkan," kata Kepala BNPT.
Baca juga: Kepala BNPT: Pandemi COVID-19 hambat verifikasi FTF di luar negeri
Baca juga: BNPT: Muslimat NU harus berperan maksimal berikan vaksinasi ideologi
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
