Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjanji segera memisahkan data antara PMI dan warga terkonfirmasi COVID-19 yang berada di pintu masuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein mewakili Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut hal serupa juga dilakukan untuk penanganan PMI yang ada di Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan tempat pemulangan PMI lainnya.
"Data PMI ini akan segera kita pisahkan," kata Maxi Rein saat menerima kunjungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan rombongan di Jakarta, seperti yang dikutip dalam siaran pers tertulis Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri, Selasa.
Maxi pada kesempatan itu juga mengapresiasi kinerja seluruh pemangku kepentingan terkait yang ada di Provinsi Kepri, karena telah bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya penanganan PMI.
"Penanganan PMI terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, sangat baik dan sesuai SOP," ujarnya.
Baca juga: Satgas keberatan data pekerja migran positif COVID-19 masuk ke Kepri
Baca juga: Pemprov Kepri pastikan data COVID-19 BNPB keliru
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri.
Menurutnya jika PMI yang terkonfirmasi COVID-19 dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data COVID-19 di daerah tersebut.
Hal ini, kata dia, juga akan berdampak pada penilaian level PPKM dan sebagainya.
"Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus," ujar Ansar.
Lanjut Ansar kendati pemulangan PMI ini menjadi kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang dipakai adalah wilayah Kepri.
Pemprov Kepri sepakat penanganan PMI berjalan lancar, namun keamanan serta kesehatan masyarakat juga harus terjamin.
Selain itu, Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.
"Oleh sebab itu, kami harap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan," demikian Ansar.
Baca juga: Satgas: Satu kasus COVID-19 muncul di Bintan setelah tiga pekan nihil
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri.
Menurutnya jika PMI yang terkonfirmasi COVID-19 dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data COVID-19 di daerah tersebut.
Hal ini, kata dia, juga akan berdampak pada penilaian level PPKM dan sebagainya.
"Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus," ujar Ansar.
Lanjut Ansar kendati pemulangan PMI ini menjadi kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang dipakai adalah wilayah Kepri.
Pemprov Kepri sepakat penanganan PMI berjalan lancar, namun keamanan serta kesehatan masyarakat juga harus terjamin.
Selain itu, Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.
"Oleh sebab itu, kami harap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan," demikian Ansar.
Baca juga: Satgas: Satu kasus COVID-19 muncul di Bintan setelah tiga pekan nihil
Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
