"Tapi ada yang saya sayangkan bahwa ternyata bahan bakunya, hulunya, masih impor. Ini jadi tantangan pemerintah bagaimana mendorong lahirnya industri hulu kosmetik," kata Wapres Ma'ruf Amin di lokasi PT Paragon Technology and Innovation di Kawasan Industri Jatake Tangerang, Banten pada Rabu
Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu saat mengunjungi implementasi industri halal di PT Paragon sebagai produsen kosmetik halal dengan merek Wardah, Make Over, Emina, Kahf, Putri dan LABORE serta meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin sebut produk halal harus ditunjang dengan inovasi
"Bahan-bahan bakunya banyak, tapi bagaimana mendorong industri hulunya itu tantangan kita yang harus disiapkan di sini, itu tantangannya ke depan," tambah Wapres.
Menurut Wapres, model bisnis yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovation dengan memadukan produk halal dengan inovasi dapat menjadi contoh untuk model bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya.
"Bagaimana PT Paragon Innovation ini menjadi model bagi UMKM bahwa UMKM bisa menjadi besar tapi dengan melakukan inovasi tidak hanya berorientasi pada pasar tapi juga pada riset," ungkap Wapres.
Wapres juga menyebut saat ini pemerintah mendorong lahirnya industri-industri halal baik di kawasan-kawasan industri maupun di luar kawasan industri.
"Serta memperbaiki katalog (produk halal) karena sebetulnya ekspor produk halal sudah besar tapi banyak yang tidak terkodifikasi, misalnya Wardah sendiri di beberapa negara ada istilahnya 'reseller' yang tidak tercatat sebagai ekspor halal," tambah Wapres.
Baca juga: Wapres : Kita berpeluang penuhi produk halal kebutuhan dalam negeri
Sehingga meski produk halal diekspor oleh industri asal Indonesia tapi karena tidak masuk dalam katalog ekspor produk halal maka produk tersebut tidak tercatat sebagai produk halal.
"Tapi ekspornya tidak masuk dalam katalog, karena itu salah satu yang dibenahi adalah katalognya sehingga semua produk ekspor tercatat produk halal selain itu juga melakukan percepatan sertifiikasi halal. Di beberapa kawasan pelayanan sertifikasi dipermudah dan untuk UMKM tidak dipungut biaya ini beberapa kebijakan," ungkap Wapres.
Berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) jumlah perusahaan kosmetik yang sudah melakukan sertifikasi halal sebanyak 794 perusahaan, dengan sertifikat halal sejumlah 1.913, dan produk kosmetik yang telah tersertifikasi halal sejumlah 75.385 produk sejak 2017.
"Saya pikir (produk) halal sekarang ini sudah jadi tren global bahkan sudah jadi gaya hidup karena itu semua negara berlomba-lomba walau penduduknya bukan mayoritas muslim. Selama ini industri terbesar produsen halal adalah negara-negara seperti Brazil, Australia dan negara-negara lain termasuk China," jelas Wapres.
Wapres pun berharap agar model bisnis seperti PT Paragon dapat dicontoh oleh UMKM lain sehingga akan muncul lebih banyak industri halal di Indonesia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia dapat menjadi psuat industri halal dunia pada 2024.
Berdasarkan laporan The State of Global Islamic 2020-2021, belanja warga muslim dunia mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS antara lain untuk produk makanan, fashion, kosmetik, farmasi, hingga sektor rekreasi atau pariwisata.
Berdasarkan data Kemenerian Perdagangan, ekspor produk halal Indonesia saat ini mencapai 6 miliar dolar AS atau berada di peringkat ke-21 dunia sebagai pengekspor produk halal. Sedangkan untuk sektor fesyen halal, Indonesia mampu mengekspor dengan nilai 4,1 miliar dolar AS yang berada di peringkat 13 besar dunia.
Di lokasi PT Paragon, Wapres berdialog dengan CEO ParagonCorp Harman Subakat dan pejabat perusahaan lainnya.
Selanjutnya, Wapres meninjau implementasi inovasi halal Industri Kosmetik di Ruang Laboratorium dan di Museum Hasil Produk.
Ikut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
