“Pemberdayaan masyarakat ini saya rasa sangat penting. Masyarakat masih membutuhkan kehidupan dari tanah yang mereka duduki,” kata Ichsan ketika menyampaikan tanggapan atas capaian BNN dalam konferensi pers di Ruang Ahmad Dahlan Kantor BNN, Jakarta, Rabu.
Menurut Ichsan, melakukan alih fungsi lahan dari perkebunan ganja menjadi perkebunan tanaman komoditas alternatif yang bernilai ekonomi merupakan solusi permasalahan lahan ganja yang disita BNN dan aparat penegak hukum lainnya.
Baca juga: BNN sebut masalah Myanmar akibatkan peningkatan peredaran narkoba
Apabila BNN tidak melakukan alih fungsi lahan dan hanya melakukan pembakaran, maka terdapat kemungkinan bahwa masyarakat sekitar akan kembali menanam ganja di lahan tersebut.
“Melakukan pembakaran itu tidak menguntungkan, karena setelah dibakar mereka pasti menanam (ganja, red.) lagi karena mereka butuh untuk kehidupan,” tutur dia.
Oleh karena itu, ia sangat mendukung program ini. Ia berpandangan bahwa pemerintah harus memiliki komitmen untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan cara membeli hasil produksi tanaman yang berasal dari lahan bekas tanaman ganja.
Baca juga: BNN menyita 115,1 ton ganja dan 3,3 ton sabu-sabu sepanjang 2021
Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan menjalin koordinasi dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, maritim, perikanan, dan pangan untuk memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat yang telah diusung BNN.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki program pemberdayaan masyarakat berwujud "Grand Design Alternative Development" (GDAD) untuk mantan pecandu dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba.
Baca juga: BNNP Kalsel menyita 24 kg sabu-sabu di tahun 2021
Program tersebut menuntun masyarakat untuk mengganti lahan bekas tanaman ganja menjadi tanaman komoditas alternatif bernilai ekonomi tinggi. Melalui program itu, BNN memberi pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan kepada mantan pecandu dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba.
“Sinergi BNN RI dengan Kementan dan Dinas Pertanian pada Program GDAD di wilayah Provinsi Aceh dengan penanaman jagung di atas lahan seluas 7.090 hektare menghasilkan panen 49.630 ton jagung,” tutur Golose.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
