Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan kesepakatan tersebut dalam rangka berbagi pakai Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) serta pembahasan teknis integrasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP).
"Kesepakatan ini menjadi salah satu cara dukungan ketersediaan DG dan IGT dalam merestorasi gambut dan rehabilitasi mangrove agar lebih bersifat sistemik dan permanen," ujarnya.
Program tersebut nantinya, kata dia, akan menyesuaikan dengan status lahan yang ada. Untuk kawasan hutan maupun mangrove akan membutuhkan data yang dimiliki oleh KLHK.
Menurut dia, penandatangan kesepakatan itu merupakan komitmen BRGM dalam memenuhi mandat Presiden Republik Indonesia untuk merestorasi gambut seluas 1,2 juta hektare dan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare sampai tahun 2024.
"Tentu kita sangat hati-hati, data yang kita terima dari KLHK ini amanah bagi BRGM, tidak hanya memanfaatkan tapi juga menjaga data yang ada" ujar Satyawan.
Baca juga: BRGM tingkatkan kolaborasi untuk percepat pemulihan ekosistem gambut
Dia mengharapkan data dan informasi geospasial KLHK tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan antipati terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan sejalan dengan prinsip Jaringan Informasi Geospasial Nasional/JIGN (Perpres 27/2014), SIGAP KLHK merupakan suatu sistem penyelenggaraan IGT lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan.
Selain itu berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data.
Basis data geospasial SIGAP merupakan sumber data bagi sistem informasi kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan pemantauan.
SIGAP, tambahnya, dapat memudahkan berbagai urusan data, baik internal maupun eksternal KLHK, dengan memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data.
"Kesepakatan ini dimaksudkan lebih kepada dokumen keamanan data, dimana BRGM sebagai salah satu satker yang akan menggunakan IGT KLHK, sehingga dapat menjamin pemanfaatan IGT yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak," ujar Ruandha.
Kesepakatan Mekanisme Keamanan Data ini memungkinkan para pengguna untuk bisa mengakses data dan informasi geospasial KLHK yang terintegrasi dalam SIGAP di manapun dan kapanpun, sehingga dinilai efektif dan efisien.
Baca juga: KLHK dan BRGM percepat rehabilitasi ekosistem mangrove
Pewarta: Subagyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
